Posted by: todung | 17 March 2008

RANCANGAN PERATURAN KEPEGAWAIAN HKBP

KANTOR PUSAT HKBP

PEARAJA TARUTUNG

2006

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Alamat: KANTOR PUSAT HKBP

Diakui sebagai Gereja dengan Ketetapan PEARAJA TARUTUNG

Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 N0.:48 Tapanuli Utara 22413

Yang dimuat pada Staatsblad tahun 1932 No. Indonesia

360, Pengakuan Ulang Pemerintah Republik Tel. (0633) 21707/21122

Indonesia tgl. 2 April 1968 No.: Dd/P/DAK/

D/135/68. Pengakuan Ulang Pemerintah Re-

publik Indonesia No. 33 tgl. 6 Pebruari 1988.

SURAT KEPUTUSAN/KETETAPAN

EPHORUS HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

(HKBP)

No. : _________________

TENTANG

PERATURAN TENAGA KEPELAYAAN

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja-Tarutung, setelah:

Menimbang :

  1. Bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan di HKBP dapat terlaksanan dengan tertib dan teratur.

  2. Bahwa dipandang perlu adanya pedoman dalam penerimaan, jenjang karir, pengangkatan dan penahbisan, penempatan, mutasi dan pemberhentian, serta kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban seluruh pelayan HKBP.

Mengingat :

Aturan dan Peraturan HKBP tahun 2002

Memperhatikan :

Keputusan Rapat ……….. tanggal …………… tentang pengesahan Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:

PERATURAN TENAGA KEPELAYANAN

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian Umum

  1. Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP ialah peraturan yang mengatur tentang pelayan tahbisan dan pelayan non tahbisan HKBP.

  2. Pelayan tahbisan yaitu Pendeta, Guru Jemaat, Byblevrow, Diakones

  3. Pelayan non tahbisan yaitu pelayan atau pegawai yang mendukung lingkup tugas HKBP seperti pelayan tetap berupa pegawai kantor, sekretaris khusus, dosen, guru, supir, kurir, penjaga keamanan dan pelayan tidak tetap berupa ikatan kerja harian, bulanan, tahunan dengan HKBP

  4. Visi dan misi kepelayanan adalah visi dan misi HKBP

  5. Tri tugas panggilan Gereja yaitu Kepelayanan Marturia (Kesaksian Pekabaran Injil), Koinonia (Persekutuan Jemaat) dan Diakonia (Kepelayanan Perbuatan Kasih Nyata)

  6. Ruang lingkup peraturan kepelayanan adalah formasi, rekrutmen, seleksi, ujian, penerimaan, pelatihan, pengangkatan, penempatan, pentahbisan, penggajian, pengupahan, santunan, tunjangan, penggolongan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karir, pemutasian, pemberhentian, hak dan kewajiban, sanksi, pengawasan, Standar Pelayanan Minimum Umum/Setempat (SPMU/S), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H), Badan Pertimbangan, Pelatihan dan Pengujian Pelayan HKBP (BP4H).

  7. Peta pelayanan merupakan petunjuk bagi kondisi wilayah Distrik, Ressort, Gereja sehingga setiap pelayan yang melayani di wilayah tersebut harus sesuai dengan bakat, minat, kompetensi, dan potensi yang dimiliki untuk memajukan iman dan kehidupan sehari-hari jemaat. Peta Pelayanan dimiliki oleh Pusat dan Distrikdi seluruh HKBP

  8. Standar Pelayanan Minimal merupakan data kepelayanan masing-masing pelayan selama setahun yang dituangkan sendiri dalam format. Isi format mencakup laporan pelaksanaan tugas sebagai pelayan tahbisan dan non tahbisan. Data kepelayanan dimaksud digunakan oleh atasan langsung atau BP4H atau Tim Penilai lainnya untuk mengukur apakah pelayan bersangkutan melaksanakan tugas kepelayanan hanya hingga pada standar minimal, atau di bawah standar minimal atau bahkan di atas standar minimal.

  9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) disebut juga Conduite Staadt berupa nilai yang dimiliki seorang atas kepelayanannya selama setahun yang diberikan oleh pimpinan langsung.

  10. Badan Pertimbangan, Pelatihan dan Pengujian Pelayan HKBP (BP4H) merupakan badan yang memberikan bahan kepada Ephorus untuk menetapkan seorang pelayan baik yang baru diterima maupun yang sudah lama melayani dalam meningkatkan karier melalui pendidikan di dalam dan di luar negeri, penetapan pemutasian pada jabatan dan pelayanan yang mendukung bakat, minat, potensi, kompetensi dan kelayakan lainnya.

Pasal 2

Latar Belakang

HKBP merupakan persekutuan orang percaya yang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan Roh Kudus dari segala marga, suku dan bangsa di Indonesia dan dunia. Berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1861 dan berkantor Pusat di Pearaja Tarutung. HKBP sebagai gereja telah mendapat Pengakuan Pemerintah melalui Ketetapam Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 No.: 48 yang dimuat pada Staatsbland tahun 1932 No. 360, Pengakuan Ulang Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tgl. 6 Pebruari 1988.

Berdasarkan pengakuan bahwa Tuhan berkenan memanggil orang-orang yang dikehendakiNya untuk menjadi teman sekerjaNya (1 Kor. 3:9). HKBP mengangkat, meneguhkan serta mengutus para pelayan, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan Visi HKBP yaitu mewujudkan pelayanan terbaik di hadapan Tuhan dan dunia secara inklusif, dialogis dan transparan, serta mampu mengembangkan pelayanan yang bermutu di dalam kasih Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa (I Kor. 3:9). Dan sesuai Misi HKBP yaitu berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga HKBP melalui Tri Tugas Panggilan Gereja yaitu Marturia, Koinonia dan Diakonia. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus dalam segenap prilaku kehidupan pribadi, keluarga, bersama dengan segenap masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam menghadapi tantangan zaman abad–21 (Mat. 28:18-20).

Untuk mengoptimalkan pelayanan semua tenaga pelayanan di HKBP, maka sangat dibutuhkan Peraturan Tenaga Kepelayanan, agar semua pelayanan di semua sektor pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Pasal 2

Permasalahan

Mutasi Pelayan HKBP bukan pekerjaan mudah namun penuh dengan penilaian dan ketelitian. Melihat peta pelayanan HKBP yang begitu luas di dalam dan di luar negeri, khususnya menyangkut wilayah pedesasan yang tradisional, perkotaan yang transisional dan kota besar yang modern dan kompleks yang sangat berbeda baik dari sudut ekonomi, budaya dan pendidikan jemaatnya, dan juga jumlah pelayan yang besar. Oleh karena itu Biro Umum yang menangani kepersonaliaan atau Tim Mutasi harus penuh kehati-hatian dalam melaksanakannya. Ephorus hendaknya juga memerlukan kehati-hatian dalam menerbitkan SK Mutasi. Oleh sebab itu mutasi, penggajian dan jenjang karir pelayan HKBP harus ditata dan diatur berdasarkan peraturan yang baik.

Pasal 3

Tujuan

Adapun tujuan Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP adalah sebagai berikut:

1. Agar Penempatan dan pemberdayaan pelayan HKBP dapat dilaksanakan dengan baik yaitu menempatkan pelayan sesuai dengan bakat dan kemampuan berdasarkan jenjang karir yang wajar, sehingga HKBP dapat semakin mewujudkan visi dan misinya.

2 Agar HKBP dapat menata, mengawasi dan mengembangkan tugas pelayanannya dengan tertib dan teratur (1 Kor. 14:40).

3. Agar penerimaan, pengangkatan, penahbisan, penempatan pelayan HKBP berdasarkan jenjang karir dan pemutasian berjalan sesuai peraturan yang syah.

Pasal 4

Dasar:

AP HKBP 2002

BAB II

PELAYAN DI HKBP

Pasal 5

Visi

Mewujudkan pelayanan terbaik di hadapan Tuhan dan dunia secara inklusif, dialogis dan transparan, serta mampu mengembangkan pelayanan yang bermutu di dalam kasih Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa (I Kor. 3:9).

Pasal 6

Misi

Berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga HKBP melalui Tri Tugas Panggilan Gereja yaitu Marturia, Koinonia dan Diakonia. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus dalam segenap prilaku kehidupan pribadi, keluarga, bersama dengan segenap masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam menghadapi tantangan zaman abad–21 (Mat. 28:18-20).

Pasal 7

Prinsip

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Pegawai berpegang teguh pada prinsip:

a. Melayani, bukan untuk dilayani (Mrk. 10:45).

b. Menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-14).

c. Menegakkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan (Mrk.16:15; Luk. 4:18-19).

Pasal 8

Ruang Lingkup

1. Peraturan ini adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan atau melengkapi Aturan dan Peraturan HKBP 2002 yang mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan tenaga kepelayanan HKBP.

2. Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi seluruh tenaga pelayan HKBP yang melayani di semua unit pelayanan, baik dalam jabatan struktur maupun dalam jabatan fungsional.

Pasal 9

Pelayan HKBP

1. Pelayan HKBP terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Pelayanan Tahbisan ialah: Pegawai yang menerima tahbisan Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones, Evangelis dari HKBP dan HKBP dan melayani di HKBP. Pelayan Tahbisan dari Gereja lain yang diakui HKBP dan yang diutus gereja tersebut untuk melayani di HKBP adalah juga pelayan HKBP.

b. Pelayan Pegawai (non Tahbisan) adalah: Pelayan dalam bidang Administrasi, bidang Kesehatan (Paramedis), Guru/Dosen, dan bidang Kejuruan yang melayani di HKBP.

2. Pelayan HKBP terdiri dari dua bahagian berdasarkan status, yaitu:

- Pelayan tetap, yaitu pelayan yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan HKBP serta menerima gaji dari HKBP sampai usia pensiun.

  • Pelayan tidak tetap, yaitu pelayan pegawai yang bekerja di HKBP dalam waktu tertentu dan menerima gaji sesuai dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK).

Pasal 10

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayan HKBP

  1. Tugas Pokok Pelayan ialah mengembangkan Kerajaan Allah melalui pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia dan Administrasi Jemaat yang inklusif, dialogis dan transparan serta membawa lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Allah Bapa, AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.

  2. Fungsi Pelayan ialah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, serta mengawasi tugas pelayanan di gereja HKBP dan atau lembaga yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

Formasi

  1. Formasi ialah tempat pelayanan yang lowong dan perlu diisi oleh tenaga pelayan HKBP.

  2. Formasi merupakan kedudukan pelayanan pada jabatan struktural dan jabatan fungsional.

  3. Formasi berada di Jemaat, Ressort, Distrik, Biro, Departemen, Yayasan, Lembaga HKBP dan Badan Oikumene.

4. Jumlah pegawai untuk mengisi formasi tersebut ditentukan berdasarkan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTK).

BAB III

PENERIMAAN PELAYAN HKBP

Pasal 12

Penerimaan Pelayan Tahbisan HKBP

  1. Seleksi Penerimaan Pelayan Tahbisan dilakukan oleh Pimpinan HKBP yang dibantu oleh Tim Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP yang diangkat oleh Pimpinan HKBP berdasarkan Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan secara Periodik.

  2. Anggota Tim sebanyak 7 orang terdiri dari 5 orang Praeses, 1 orang ahli Psikologi dan Kepala Biro Administrasi .

  3. Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi Pegawai Pelayan Tahbisan:

    1. Lulus dari Lembaga Pendidikan Teologi yang didirikan HKBP dan atau diakui HKBP.

    2. Warga HKBP yang cakap, jujur setia dan tidak suka menerima suap (Kel. 18:21) serta berkelakuan baik (1 Tim.3:1-13).

    3. Tidak sedang menjalani Hukuman yang berkekuatan hukum tetap.

    4. Tidak pernah dikenakan Hukum Siasat Gereja atau RPP.

    5. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pendaftaran.

    6. Tata cara Penerimaan Pelayan Tahbisan dilakukan sesuai dengan Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP yang ditetapkan oleh Rapat MPS HKBP.

Pasal 13

Seleksi Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP1

1. Seleksi Administratif.

2. Seleksi Phisik.

3. Seleksi Kompetensi dan Bakat secara tertulis dan atau lisan (wawancara).

4. Seleksi Moral (Etika).

5. Poin 1 sd 5 berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Buku Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan HKBP

Pasal 14

Latihan Persiapan Pelayanan (LPP)

1.Setelah lulus dari seleksi, calon Pelayan mengikuti LPP I selama 2-4 minggu, kemudian calon pelayan mengikuti Praktek Pelayanan Lapangan I (PPL I) selama satu tahun pertama di jemaat pedesaan.
  1. Setelah mengikuti PPL I, calon pelayan mengikuti LPP II selama 2-4 minggu, kemudian calon pelayan mengikuti PPL II selama satu tahun di perkotaan.

  2. Setelah mengikuti PPL II, calon pelayan mengikuti LPP III dilanjutkan dengan ujian gerejawi dan penetapan ranking

  3. Calon pelayan yang lulus ujian gerejawi akan menerima pentahbisan oleh Ephorus HKBP.

  4. Pendeta Ressort atau Pimpinan Lembaga membimbing calon pelayan selama mengikuti PPL dan Praeses memberi penilaian yang diserahkan kepada pimpinan HKBP sebagai bahan untuk ujian gerejawi dan penetapan ranking seperti pada poin 3.

Pasal 15

Penerimaan Pelayan Pegawai (non Tahbisan)

  1. Seleksi Penerimaan Tenaga Pelayan non Tahbisan untuk Kantor Pusat dilakukan oleh Tim Penerimaan Tenaga Pelayan Kantor Pusat yang diangkat oleh Pimpinan HKBP.

  2. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pelayan Pegawai non Tahbisan:

    1. Warga Negara Republik Indonesia.

    2. Tidak sedang menjalani hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

    3. Pada saat pendaftaran mencapai usia minimum 18 tahun dan maksimum 35 tahun.

    4. Diutamakan warga HKBP

    5. Membuat Surat Permohonan dengan melampirkan:

      • Surat Keterangan Keanggotaan Jemaat

      • Foto copi Ijazah yang dimiliki.

      • Foto copy sertifikat keterampilan yang dimiliki

      • Daftar riwayat hidup.

      • Surat Pernyataan bersedia dan tunduk kepada Aturan dan Peraturan dan Peraturan Kepegawaian HKBP yang berlaku.

      • Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan HKBP

      • Pasphoto terakhir ukuran 4X6 (2 lembar).

    6. Lulus Ujian Penerimaan.

Pasal 16

Penerimaan Pelayan Tahbisan yang pindah dari Gereja Lain ke HKBP

  1. Pelayan Tahbisan yang pindah dari gereja lain diterima menjadi pelayan Tahbisan HKBP setelah ditetapkan Rapat Pimpinan HKBP.

  2. Syarat-syarat penerimaan Pelayan Tahbisan yang pindah dari Gereja lain menjadi Tenaga Pelayan Tahbisan di HKBP.

    1. Yang bersangkutan membuat Surat Permohonan kepada Ephorus HKBP dengan melampirkan :

      • Surat Keterangan Lolos Butuh dari Pimpinan Gereja asal.

      • Surat Keterangan berkelakuan baik dari pimpinan Gereja asal.

      • Surat Keterangan berbadan sehat dari RS-HKBP.

      • Surat Pernyataan bersedia dan tunduk pada Konfessi dan semua Aturan dan Peraturan yang berlaku di HKBP

      • Daftar Riwayat hidup/Pekerjaan

      • Foto Copy Ijazah dan sertificat yang dimiliki.

      • Pasphoto 4×6 (2 lembar) dan Photo ukuran Postcard (2 lembar).

    2. Pelamar yang dinyatakan diterima oleh Rapat Pimpinan HKBP diangkat menjadi pelayan percobaan minimal satu tahun. Selama masa percobaan, yang bersangkutan wajib memberikan laporan pelayanannya sekali tiga bulan kepada Ephorus HKBP yang disetujui Pimpinan Unit atau Praeses di mana yang bersangkutan ditempatkan.

    3. Selama masa percobaan tersebut yang bersangkutan menerima gaji sebagai Calon Pelayan Tahbisan yang besarnya ditetapkan dalam “Peraturan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pelayan HKBP.”

    4. Setelah masa percobaan berakhir berdasarkan hasil pengamatan, Rapat Praeses HKBP akan merekomendasikan yang bersangkutan kepada Rapat MPS untuk diterima menjadi pelayan Tahbisan di HKBP melalui Keputusan Ephorus.

    5. Pelayan Tahbisan yang pindah dari gereja lain diangkat dengan masa kerja 0 (nol) tahun.

BAB IV

PENTAHBISAN DAN PENGANGKATAN PELAYAN HKBP

Pasal 17

Pentahbisan Pelayan Tahbisan:

Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones dan Evangelis

  1. Pelamar yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Bab III ps, 12 dapat diangkat menjadi Calon Pelayan Tahbisan HKBP untuk mengikuti Latihan Persiapan Pelayanan (LPP) dan masa Praktek Pelayanan Lapangan (PPL) sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan HKBP.

  2. Ditahbiskan sebagai Pelayan oleh Ephorus HKBP.

  3. Penempatan dari Ephorus HKBP dengan memperhitungkan waktu selama masa praktek menjadi masa kerja 1 tahun.

Pasal 18

Pelayan Tahbisan yang beralih menjadi Pegawai Negeri

  1. Pelayan Tahbisan HKBP yang beralih menjadi Pegawai Negeri dengan surat persetujuan Ephorus, setelah pensiun dari pegawai Negeri dapat diterima kembali menjadi pelayan HKBP dengan masa kerja 0 (nol) tahun, setelah disetujui Pimpinan dan Rapat MPS.

  2. Pelayan Tahbisan HKBP yang menjadi anggota DPR atau melayani di Badan Oikumene dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan Pimpinan HKBP, setelah masa baktinya berakhir diterima kembali melayani di HKBP dengan menghitung masa kerja selama dalam tugas tersebut menjadi masa kerja di HKBP.

Pasal 19

Pengangkatan dan Pemberhentian Pelayan Pegawai non Tahbisan

  1. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan seperti disebut dalam Bab III pasal 15 diangkat sebagai Calon Tenaga Pelayan non Tahbisan untuk menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

  2. Setelah menjalani masa percobaan, calon Tenaga Pelayan non Tahbisan akan diangkat menjadi Tenaga Pelayan penuh setelah dinyatakan baik oleh pimpinannya.

  3. Tenaga Pelayan non Tahbisan yang menjadi anggota DPR dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan Pimpinan HKBP, akan diterima kembali menjadi pegawai HKBP.

  4. Tenaga Pelayan non Tahbisan yang beralih tugas menjadi pegawai negeri atau instansi swasta lainnya, akan berhenti dengan hormat dari HKBP.

Pasal 20

Pengangkatan Tenaga Pelayan Tidak Tetap

  1. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap dapat dilaksanakan dengan bentuk pekerja harian, bulanan atau dalam bentuk kontrak.

  2. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SIPK)

  3. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap, diusulkan oleh unit pelayanan HKBP kepada Pimpinan HKBP u.p. Kepala Biro Umum bagian Personalia dengan menjelaskan jenis pekerjaan, spesifikasi tenaga yang diperlukan, besarnya upah yang akan diberikan.

  4. Apabila Pimpinan menyetujui, maka pimpinan unit memanggil calon untuk mengikuti wawancara atau test penerimaan yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Tenaga Pelayan Tidak Tetap yang diangkat oleh Pimpinan HKBP.

  5. Tenaga Pelayan tidak tetap yang diterima akan menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang diperbuat oleh Pimpinan unit pelayanan yang membutuhkan, atas persetujuan Ephorus HKBP.

  6. Sebelum memulai pekerjaan pimpinan unit menerbitkan Surat Perintah Kerja. (SPK)

BAB V

PENEMPATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN

Pasal 21

Penempatan

  1. Setiap Tenaga Pelayan HKBP menerima Surat Ketetapan (SK) penempatan dari Ephorus HKBP atau yang dihunjuk untuk itu.

  2. Penempatan dimulai sesuai dengan tahapan awal karier Pelayan Tahbisan.

  3. Awal karier Pelayanan Tahbisan dimulai dari daerah pedesaan yang tradisional, setelah paling lama 6 tahun ditempatkan ke daerah perkotaan yang transisional, setelah paling lama 6 tahun ke daerah perkotaan ditempatkan di kota besar yang multi kompleks sesuai dengan kemampuan, kemauan dan peta pelayanan HKBP .

  4. Penempatan suami-istri yang kedua-duanya adalah pelayan tahbisan HKBP, apabila seorang ditempatkan menjadi Pendeta Ressort, maka suami atau istri ditempatkan sebagai pendeta diperbantukan, atau pendeta kategorial seperti pendeta pemuda, pendeta buruh di resort terkait (bila ressort tersebut mampu). Atau diperbantukan di resort terdekat, atau ditempatkan di unit pelayanan HKBP terdekat. Posisi tersebut dapat berubah sesuai kepangkatan dan jenjang karir pendeta yang bersangkutan. Apabila suami sebagai pendeta, istri guru jemaat, Biblevrouw atau diakones, diperlakukan sama sesuai tugas fungsionalnya.

  5. Penempatan selanjutnya disesuaikan dengan jenjang karir.

6.Mantan Ephorus, Mantan Sekretaris Jenderal, Mantan Kepala Departemen dan Mantan Praeses dapat memilih tempat pelayanannya setelah pensiun.

Pasal 22

Bentuk dan Urutan Jabatan Kepelayanan Tahbisan Pendeta

1. Pendeta Diperbantukan:
a. Melayani di Jemaat, Resort, Distrik, Pusat atau lembaga di dalam atau di luar HKBP sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
b.Ditempatkan untuk membantu Pendeta Resort melayani pada Huria Pagaran/Cabang secara umum sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
c.Ditempatkan untuk membantu Pendeta Resort melayani pada Resort atau membantu Praeses di Distrik atau membantu Pimpinan Pusat HKBP di Pusat atau di lembaga lain untuk melayani secara khusus (Pendeta Diperbantukan Khusus) sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
d.Disebut sebagai Pendeta Diperbantukan Khusus maksudnya ialah seperti Pendeta Pelayan Sekolah Minggu (yang melayani secara khusus untuk Sekolah Minggu), Pendeta Pelayan Remaja/NHKBP, Pendeta Pelayan Perempuan, Pendeta Pelayan Lansia, Pendeta Pelayan Koperasi/Credit Union/Pengembangan Usaha Jemaat, Pendeta Pelayan Diakonia, Pendeta Pelayan Rehabilitasi Narkoba dan HIV/ Aids, Pendeta Pelayan Konseling, Pendeta Pelayan Adat, Pendeta Pelayan Pendidikan, Pendeta Pelayan PI, Pendeta Pelayan Buruh, Pendeta Pelayan Anak Jalanan (Anjal), Pendeta Pelayan Jompo/Yatim Piatu, Pendeta Pelayan Musik dan lain-lain.
e.Ditempatkan untuk pelayanan selama paling lama 6 tahun melayani di tempat yang ditentukan kecuali ada pertimbangan kasus atau tenaganya diperlukan pada pelayanan khusus atau Huria lainnya.

2.Pendeta Resort.
a.Dipilih dari Pendeta Diperbantukan yang sudah melayani minimal selama 1 (satu) periode (paling lama 6 tahun).
b.Ditempatkan pada Distrik yang sama minimal 1 (satu) periode dan maksimum 2 (dua) periode
c.Penempatan awal di daerah pedesaan, kemudian ditempatkan di Perkotaan, kemudian kota besar.
d.Menjadi Pimpinan Jemaat (Uluan ni Huria) pada Gereja Sabungan (Induk) Resort.
3.Pendeta Resort di Pedesaan.
4.Pendeta Resort di Perkotaan
5.Pendeta Resort di Kota Besar
6.Pendeta Pemimpin Lembaga HKBP di luar dan atau di dalam Huria, Resort, Distrik dan Pusat dan atau di Luar Negeri.
7.Praeses Terpilih, Kepala Departemen terpilih, Sekretaris Jenderal terpilih dan Ephorus terpilih (Pendeta Terpilih sebagai Praeses dan Pimpinan Pusat -Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen) serta Rektor Universitas, pengaturan lebih terinci pada Aturan dan Peraturan HKBP).
8. Pendeta Pengabdian Khusus (Pelayanan Pengabdian Khusus dipertimbangkan diberikan kepada Pendeta yang ingin mengabdikan diri melayani secara khusus tanpa melihat tingginya pangkat dan Golongan atau jabatan sebelumnya yang pernah diemban, sehingga sangat dimungkinkan ditempatkan di daerah-daerah khusus.

BAB VI

MUTASI PELAYAN HKBP

Pasal 23

Mutasi Pelayan HKBP

  1. Diberikan kepada Pelayan HKBP yang sudah melayani di tempat pelayanan yang sama paling lama satu periode 6 (enam) tahun

  2. Diberikan kepada Pelayan HKBP yang disetujui oleh Penilai setingkat di atasnya dan dengan SK Ephorus dengan pertimbangan:

  3. Nilai tambah positif melakukan pelayanan lebih dari pada nilai Standar Pelayanan Minimal Umum/Setempat (SPMU/S) normal.

a.4. Sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan SPMU/S yang dibuktikan dengan data dan bukti otentik dan pengakuan yang patut dipercaya. (Nilai kurang)
5. Diberikan kepada Pelayan HKBP karena pertimbangan khusus oleh Pimpinan HKBP.
6. Diberikan kepada Pelayan HKBP untuk mengisi kekosongan pelayan karena mutasi atau keluar atau meninggal dunia.
7. Mutasi dapat dilakukan sewaktu-waktu kepada pelayan yang sedang menghadapi masalah tertentu, atas pertimbangan dan keputusan Pimpinan HKBP.

Pasal 24

Syarat Mutasi Pelayan

1. Dasar Penghitungan:

a. Dasar penghitungan mutasi disesuaikan dengan aturan HKBP paling lama 6 (enam) tahun,
b. Paling lama 6 (enam) tahun melayani pada satu unit pelayanan dapat dimutasikan ke unit pelayanan lain
b.Paling lama 12 (duabelas) tahun melayani pada dua wilayah Ressort Pedesaan dalam satu Distrik dapat dimutasikan ke wilayah lain di perkotaan di lain Ressort dalam satu Distrik
c.Paling lama 12 (duabelas) tahun melayani di perkotaan pada dua Resort dalam Distrik yang sama dapat dimutasikan ke wilayah kota besar pada Ressort dan Distrik yang berbeda
d.Paling lama 12 (dua belas) tahun melayani pada wilayah kota besar.

f. Masa tugas selebihnya menjadi mutasi pilihan di wilayah pedesaan, perkotaaan atau kota besar atau lembaga di dalam atau di luar HKBP

2. Mutasi Pelayan Tahbisan ditetapkan dapat berdasar pada butir 1 poin a-f , pertimbangan Rapat Praeses, pertimbangan dari BP4H berbasis pada Peta Pelayanan HKBP, DP4, dan SPMU/S

  1. Mutasi Pelayan Tahbisan diusulkan oleh Pimpinan HKBP dan ditetapkan oleh Ephorus.

  2. Mutasi Pelayan Non Tahbisan diputuskan oleh Rapat Pimpinan HKBP yang dipimpin oleh Ephorus HKBP.

  3. Mutasi Pelayan Non Tahbisan yang melayani di Yayasan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan bidang perusahaan diatur dalam Peraturan khusus Yayasan dan Bidang yang bersangkutan.

  4. Pelaksanaan Mutasi berlangsung 2 (dua) kali setahun, sekali enam bulan, pada bulan April dan Oktober

Pasal 25

Pemutasian Sebelum Masa Kerja Tugas yang Ditetapkan

1.Diperlukan untuk menjadi Pendeta pelayan di tempat yang baru sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
2.Tidak harmonis dengan pelayan dan komponen pelayanan setempat.
3.Bertindak tidak disipliner dan melanggar Konfessi, AP dan RPP HKBP.

 

Pasal 26

Pelaksanaan Mutasi

  1. Pelayan yang akan mutasi harus melaksanakan serah terima jabatan dengan baik kepada yang akan menggantikannya dengan melampirkan program (Koinonia, Marturia, Diakonia); statistik; daftar inventaris, keuangan yang telah diverikasi dan disetujui oleh Pimpinannya dan membuat memori tugas yang berisi hasil evaluasi program yang dilaksanakan, masalah dan cara mengatasi dan masalah yang tersisa dan strategi pelayanan.

  2. Jika serah terima tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal yang belum beres, maka yang bersangkutan belum dapat diterima di tempat yang baru.

  3. Sebelum mutasi dilakukan, diadakan persiapan mutasi untuk memberdayakan pelayan yang dimutasi sesuai dengan kebutuhan dan pengenalan tempat pelayanan yang akan dilayani.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PELAYAN

Pasal 27

Tahapan Karier Pelayan

  1. Seorang Pelayan Tahbisan Pendeta dapat dan berpeluang untuk melayani dalam semua bentuk kepelayanan jabatan kependetaan selama masa tugas.

  2. Masa Tugas seorang Pendeta ialah sampai dengan usia 65 tahun.

  3. Seorang Pelayan Non Tahbisan dapat dan berpeluang untuk melayani dalam semua bentuk jabatan kepelayanannya selama masa tugas.

  4. Masa Tugas seorang Pelayan Non Tahbisan Tenaga Dosen sampai dengan usia 65 tahun, Tenaga Guru sampai dengan usia 60 tahun, Tenaga Pelayan Kantor sampai dengan usia 58 tahun,

  5. Seorang Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan berpeluang untuk memperoleh pendukungan terhadap pengembangan karier sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki

  6. Pendukungan Peningkatan Pelayanan berupa reward pendidikan lanjutan, beasiswa, pertimbangan percepatan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat..

Pasal 28

Peta Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

1. Peta Pelayanan disusun oleh Kepala Departemen HKBP berdasarkan Peta Pelayanan yang disusun oleh Praeses HKBP berdasarkan keadaan yang mempengaruhi kehidupan jemaat dari segi:

a. Geografi, demografi dan statistik

b. Ekonomi dan Keuangan Jemaat

c. Sosial Budaya dan Politik

d. Kebutuhan warga jemaat

e. Oikumene

2. Berdasarkan Peta Pelayanan Pusat HKBP setiap Pelayan setingkat Praeses melaporkan Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU), tentang :
a. Pelayanan Pengembangan Marturia.

b. Pelayanan Pengembangan Diakonia.

c. Pelayanan Pengembangan Koinonia.

d. Pelayanan Administrasi dan Keuangan Lembaga/Distrik

3. Berdasarkan Peta Pelayanan Distrik setiap Pelayan setingkat di bawah Praeses melaporkan Standar Pelayanan Minimum Setempat (SPMS).

4. Blanko Formulir Peta Pelayanan dan SPM disusun dalam lampiran peraturan ini

Pasal 29

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan

HKBP (DP4H – Conduite Staadt)

  1. Setiap Pelayan HKBP memiliki Conduite staadt yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) merupakan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan selama setahun dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

  2. Setiap DP4H ditandatangani oleh pimpinan langsung, disetujui oleh Pelayan yang dinilai dan disetujui oleh pimpinan langsung penilai.

  3. Setiap Pelayan HKBP melampirkan DP4H dalam pengurusan jabatan, pangkat, pengembangan karier.

  4. Lingkup Conduite Staadt yang dinilai dari seorang Pelayan selama melaksanakan tugasnya adalah:

  1. Kredibilitas/Kesetiaan menurut Poda Tohonan:

    1. Sebagai gembala jemaat

    2. Sebagai penasehat jemaat

    3. sebagai pelaksana Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus

    4. Sebagai Pendidik dan pemelihara jemaat

    5. sebagai pelaksanan Tugas Diakoni

    6. Perilaku menjadi contoh / teladan / panutan

    7. Kepatuhan kepada Pimpinan HKBP dan persudaraan Pelayan .

  2. Kualitas dan sikap kepemimpinan pribadi.

    1. Beriorentasi ke depan (Visioner).

    2. kemampuan (Kompoten.)

      1. Berkemampuan sebagai fasilitator.

        1. Antar warga HKBP dengan membawa kesejukan.

        2. Antar Agama melalui forum komunikasi ulama yang berbeda

        3. Kepada Pemerintah/Birokrat

      1. Membangkitkan semangat dan motivasi sehingga suasana kerja lebih hidup (Motivator)

      2. Kemampuan berbahasa

      3. Kemampuan Administrasi

    1. Tidak munafik/Kejujuran.

      1. Berbicara tidak bohong.

      2. Berjanji tidak ingkar.

      3. Diberi kepercayaan tidak khianat

  1. Keunggulan Pribadi.

    1. Keterampilan/hasil kerja yang menonjol.

    2. Keterampilan/hasil kerja yang menunjang.

4. Blanko Formulir DP4H disusun dalam lampiran peraturan ini

Pasal 30

Badan Pertimbangan, Pengujian dan Penilaian Pelayan HKBP (BP4H)

1.Dibentuk di tingkat Pusat oleh Ephorus terdiri dari Kepala Biro Umum dan Personalia, 2 orang Praeses, 2 orang anggota MPS
  1. Bertugas untuk mempertimbangkan, menguji dan menilai Tenaga Pelayan HKBP, untuk pengembangan kariernya

  2. Badan melaksanakan tugasnya sekali setahun pada bulan November dan pada pelaksanaan Latihan Persiapan Pelayanan ke-3

  3. Usulan Peserta Pengembangan Karier kepada BP4H diajukan oleh setiap Praeses dan Pimpinan Lembaga setingkat Praeses setelah dipilih berdasarkan bakat, potensi dan kompetensi yang dimiliki Pelayan yang ada dalam wilayah lingkup tugasnya sesuai dengan kebutuhan HKBP.

  4. Kebutuhan Pelayan HKBP berbasis pada Peta Pelayanan Pusat dan Distrik serta Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) HKBP setiap tahun seperti pada pasal 11

  5. Setiap melaksanakan tugasnya BP4H lebih dahulu memberikan penggembalaan 3 sd. 7 hari berupa bahan yang akan diujikan.

  6. Ketua BP4H mengajukan ranking terbaik sesuai dengan pasal 31 kepada Ephorus untuk pemberian reward

8. Blanko Formulir BP4H disusun dalam lampiran peraturan ini

Pasal 31

Pejabat Penilai dan Tim Penilai Tenaga Pelayan

  1. Pelayan Tahbisan Diperbantukan setiap akhir tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Pendeta Resort setelah menyerahkan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Setempat (SPMS). Hasil penilaian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan HKBP (DP4H) sesuai dengan pasal 27 dan 28

  2. Pendeta Resort dan Pelayan setingkat di bawah Praeses setiap akir tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Praeses dan Tim yang ditunjuk Praeses antara 2 (dua) – 4 (empat) orang setelah menyerahkan laporan pelaksanaan SPMS. Hasil penilaian dituangkan dalam DP4H

  3. Praeses dan Pelayan setingkat dengan Praeses setiap tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Tim Penilai Pelayan Tahbisan yang dibentuk oleh Ephorus ditambah Ketua Rapat Pendeta, (atau Ketua Rapat Guru Huria, Ketua Rapat Bibelvroow, Ketua Rapat Diakones, sesuai sasaran penilaian) setelah menyerahkan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU). Hasil penilaian dituangkan dalam DP4H.

Pasal 32

Ranking Penilaian Pelayan

1.Ranking hasil seleksi dan penilaian Pelayan terdiri dari Peringkat Utama, Peringkat Madya dan Peringkat Harapan dan Peringkat Umum dengan nilai minimal ”baik” yang ditunjukkan dengan sertifikasi.
2.Ranking Utama diprioritaskan pada lulusan terbaik dan tertinggi pada waktu Praktek Pelayanan Lapangan (PPL) dan Latihan Persiapan Pelayanan (LPP) atau Penilaian Pengembangan Karier oleh Badan Pertimbangan, Pengujian dan Penilaian Karier Pelayan HKBP (BP3KH) yang dipersiapkan dan dikaderkan pada waktunya dengan upaya HKBP untuk mengikuti studi lanjutan di luar negeri atau di dalam negeri yang diakui HKBP, atau menjadi pelayan khusus pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pelayan Umum di Huria dan Resort.
3.Ranking Madya diprioritaskan pada lulusan terbaik kedua yang dipersiapkan dengan Upaya HKBP atau biaya sendiri mengikuti studi lanjutan di luar negeri atau di dalam negeri yang diakui HKBP, atau menjadi pendeta pelayan pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pendeta Pelayan Umum di Huria dan Resort.
4.Rangking Harapan diprioritaskan pada lulusan terbaik ketiga, dipersiapkan menjadi pendeta pelayan pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pendeta Pelayan Umum di Huria dan Resort.
5.Ranking Umum diberikan kepada lulusan terbaik ke empat dan seterusnya, dipersiapkan menjadi Pendeta Pelayan Umum Huria dan Resort sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki dan ditempatkan menurut kebutuhan Peta Pelayanan HKBP
  1. Penilaian diberikan secara obyektif tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELAYAN HKBP

Pasal 33

Hak Pelayan HKBP

  1. Berhak memperoleh kesempatan untuk melayani, berkreasi, berinovasi, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh kehidupan keluarga yang layak.

  2. Memperolah jaminan sosial menurut pangkat, jabatan dan masa kerja sesuai Peraturan Mutasi; memperoleh masa cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

  3. Memperoleh hak pensiun menurut Peraturan Pensiun HKBP.

  4. Khusus bagi Pelayan Pegawai Tidak tetap akan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Ikatan Kerja.

Pasal 34

Kewajiban Pelayan HKBP

  1. Berkewajiban menyerahkan seluruh kehidupan pribadinya pada pelayanan bagi Tuhan dan Gereja

  2. Setia dan taat kepada Tuhan dan menjunjung tinggi citra pelayan HKBP serta taat pada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di HKBP, jujur, rajin dan disiplin berlandaskan iman dan menjaga rahasia jabatan gerejawi HKBP.

  3. Membayar Iuran Dana Pensiun menurut Peraturan Dana Penesiun HKBP.

  4. Pelayan Pegawai Tidak Tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang ada dalam Perjanjian Ikatan Kerja.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PELAYAN HKBP

Pasal 35

Pemberhentian Pelayan HKBP

  1. Pemberhentian Pelayan HKBP dapat dilaksanakan dengan:

    1. Pemberhentian Dengan Hormat, dilaksanakan karena :

    1. Atas permintaan sendiri.

    2. Pengurangan tenaga kerja karena kondisi yang sangat terpaksa.

    3. Pensiun setelah mencapai usia pensiun.

    4. Beralih tugas ke instansi lain atas persetujuan Ephorus.

    5. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pelayan.

    6. Meninggal dunia.

    1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dilaksanakan karena :

  1. Melakukan kesalahan/melanggar AP HKBP, RPP HKBP, Konfessi HKBP dan Peraturan Kepelayanan HKBP.

  2. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

  1. Pemberhentian pelayan HKBP dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam RPP HKBP.

  2. Pelayan yang diberhentikan dengan hormat akan menerima santunan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap

  1. Pelayan Pegawai tidak tetap diberhentikan karena :

    1. Masa Perjanjian Ikatan Kerja berakhir.

    2. Meninggal dunia sebelum masa Ikatan Perjanjian Kerja berakhir.

    3. Menarik diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima HKBP.

    4. Melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya lagi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ikatan Kerja.

  2. Tata cara pemberhentian:

    1. Pimpinan langsung melaporkan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberhentian pelayan Pegawai Tidak Tetap tersebut kepada Pimpinan HKBP yang selanjutnya meneruskan kepada Komisi Personalia.

    2. Pimpinan HKBP meneliti kebenaran laporan tersebut, baik kepada pelayan tidak tetap, maupun kepada pihak lain yang dianggap perlu dan selanjutnya mengambil keputusan menerima atau menolak laporan tersebut baik kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu.

    3. Pimpinan HKBP selanjutnya memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelayan Pegawai Tidak Tetap mulai dari tegoran pertama hingga Pemberhentian Tidak Dengan hormat.

    4. Keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pimpinan dengan menerbitkan Surat Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja.

BAB X

KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

Pasal 37

Pangkat dan Golongan

  1. Setiap pelayan HKBP diberi pangkat dan golongan tertentu berdasarkan pendidikan, masa kerja, prestasi kerja dan jabatan.

  2. Pangkat dan golongan awal disesuaikan dengan pendidikan yang diperoleh.

  3. Pangkat dan golongan tertinggi disesuaikan dengan masa kerja dan jabatan terakhir.

Pasal 38

Jenjang Kepangkatan

Jenjang pangkat Pelayan HKBP Terdiri dari :

No

Pangkat

Gol

Ruang

Nama Pangkat/ Warna Simbol

1

Pelayan Dasar

I

A

Pengatur/Hijau

2

Pelayan Dasar Tk I

I

B

Pengatur Muda/Hijau

3

Pelayan Dasar TK II

I

C

Pengatur Madya/Hijau

4

Pelayan Dasar TK III

I

D

Pengatur Utama/Hijau

5

Pelayan Muda

II

A

Pembimbing/Biru

6

Pelayan Muda TK I

II

B

Pembimbing Muda/Biru

7

Pelayan Muda TK II

II

C

Pembimbing Madya/Biru

8

Pelayan Muda TK III

II

D

Pembimbing Utama/Biru

9

Pelayan Madya

III

A

Pembina/Kuning

10

Pelayan Madya TK I

III

B

Pembina Muda/Kuning

11

Pelayan Madya TK II

III

C

Pembina Madya/Kuning

12

Pelayan Madya TK III

III

D

Pembina Utama/Kuning

13

Pelayan Utama

IV

A

Pendamai/Merah

14

Pelayan Utama Tk I

IV

B

Pendamai Muda/Merah

15

Pelayan UtamaTk II

IV

C

Pendamai Madya/Merah

16

Pelayan UtamaTk III

IV

D

Pendamai Utama/Merah

17

Pelayan Terutama

IV

E

Pengayom/Emas

Pasal 39

Penentuan Pangkat Pelayan HKBP

  1. Penentuan pangkat terendah dan pangkat tertinggi setiap pelayan didasarkan pada pendidikan dan diatur sebagai berikut:

No.

Tingkat Pendidikan

Gol. Awal

Gol. Akhir

1

SD

I/A

IIB

2

SMP/SLTP/Sederajat

I/B

IIC

3

SMU/SMA/SMKK/Sederajat

II/A

IIIB

4

Sarjana Muda Umum, SGH, Biv, Diak, SPD dari SGH, STh.M, D-3 (AMD)

II/C

IIID

5

SMTh, D-3Th, BTh,BD, S1 Umum, S(Teol) PAK, Drs (PAK), Sag (non Teol)

II/D

IVA

6

STh, M.Div, M.Min, Drs (Teol), S.Si (Teol)

III/A

IVB

7

MTh, MA (Teol), M.Litt (Teol), MM, MBA, M.Si,

III/B

IVC

8

D.Min, DPS

III/B

IV/C

9

ThD, PhD

III/C

IVE

2. Penentuan kepangkatan menurut Pendidikan yang lain di luar yang disebut pada poin 1 di atas diatur tersediiri oleh Ketetapan Pimpinan HKBP.

3. Penggunaan gelar pendidikan harus dari sekolah yang direkomendasikan oleh Pimpinan HKBP

Pasal 40

Kenaikan Pangkat Pelayan HKBP

  1. Kenaikan pangkat pelayan HKBP terdiri dari :

    1. Kenaikan Pangkat Regular

    2. Kenaikan Pangkat Pilihan

    3. Kenaikan Pangkat Istimewa

    4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian

    5. Kenaiakan Pangkat Anumerta

  2. Kenaikan Pangkat Regular atau Kenaikan Pangkat Biasa, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada pelayan HKBP masuk pada jenjang yang lebih tinggi setelah menjalankan tugas pelayanan dengan baik dalam golongannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

  3. Kenaikan Pangkat Pilihan yaitu kenaikan pangkat satu tingkat yang diberikan kepada pelayan yang Pangkat/Golongannya belum mencapai Pangkat/Golongan minimal untuk memangku jabatan tertentu. Kenaikan pangkat dimaksud diberikan setelah 1 tahun memangku jabatannya dengan baik, dan 2 tahun pada pangkat dan golongan yang sedang dipangku.

  4. Kenaikan Pangkat Istimewa yaitu kenaikan pangkat yang diberikan satu tingkat kepada Pelayan HKBP yang dipilih oleh Sinode Agung/Godang untuk memangku jabatan tertentu (Ephorus, Sekjen, Kadep, Praeses) dan secara otomatis dinaikkan setelah 2 (dua) tahun memangku jabatannya.

  5. Kenaikan Pangkat Penyesuaian yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pelayan HKBP yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari pangkat/golongan ang ada, dimana perolehan ijazah diperoleh atas penugasan, beasiswa dan atau atas surat ijin Pimpinan HKBP dengan biaya sendiri.

  6. Kenaikan Pangkat Anumerta yaitu kenaikan pangkat penghargaan satu tingkat lebih tinggi kepada pelayan yang meninggal dunia pada saat mengemban tugas pelayanan.

Pasal 41

Pengusulan Kenaikan Pangkat

Tatacara Pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

  1. Yang bersangkutan menyampaikan usul kenaikan pangkat dan golongan dengan melampirkan.

a. Surat Rekomendasi dari Praeses atau Pimpinan langsung.

b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan ( DP4-Conduite Staadt ) sesuai pasal 29 yang ditandatangani.

- Untuk Pendeta Resort ditandatangani salah seorang Kepala Bidang Distrik, Praeses dan yang bersangkutan.

- Untuk Pendeta Diperbantukan, Guru Jemaat, Bibelvrouw dan Diakones ditandatangani Pendeta Ressort, Praeses dan yang bersangkutan.

- Untuk Praeses dan pejabat setingkat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Ephorus dan Yang bersangkutan

  1. Ephorus atau yang dihunjuk untuk itu atas nama Ephorus akan mengeluarkan SK kenaikan pangkat bila disetujui paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usul kenaikan pangkat tersebut.

  2. Kenaikan pangkat istimewa dan anumerta diberikan secara otomatis.

Pasal 42

Penurunan Pangkat

  1. Pangkat/Golongan seorang pelayan dapat diturunkan satu tingkat (demosi) bila pelayan dikenakan sanksi karena melanggar peraturan yang berlaku di HKBP.

2. Penurunan pangkat dan golongan dapat dilaksanakan setelah disetujui Pimpinan HKBP.

BAB XI

KEPANGKATAN DAN JABATAN

Pasal 43

Jabatan Struktural

  1. Ephorus.

  2. Sekretaris Jenderal dan Kepala Departemen.

  3. Praeses.

  4. Ketua STT dan Rektor Universitas.

  5. Kepala Biro, Bendahara Umum, Puket STT/Dekan

  6. Kepala Bidang, Direktur Pusat, Direktur: SGH, Sekolah Bibelvrouw, Sekolah Diakones, Rumah Sakit, dan Dosen STT.

  7. Pendeta Ressort, Wakil Kepala Biro

  8. Pimpinan Jemaat, Kepala SLTA, Bendahara Distrik, Bapak/Ibu Asrama.

  9. Kepala SLTP, Kepala Perawat

  10. Kepala SD.

11. Kepala TK.

Pasal 44

Jabatan Fungsional

  1. Ketua Rapat Pendeta

  2. Ketua Rapat Guru Jemaat

  3. Ketua Rapat Bibelvrouw

  4. Ketua Rapat Diakones

  5. Dosen

  6. Sekretaris Khusus, Staff Khusus

  7. Pendeta Diperbantukan, Pendeta Kategorial, Pendeta Profesi

  8. Guru Jemaat/Guru Sending

  9. Bibelvrouw

  10. Diakones

  11. Evangelis

  12. Dokter, Para Medis.

  13. Guru SLTA

  14. Guru SLTP

  15. Guru SD

  16. Guru TK

  17. Pegawai Khusus

Pasal 45

Pangkat dan Golongan pada Jabatan Struktural

1. Pangkat dan golongan Pelayan HKBP untuk dapat dipilih menjadi Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen dan Praeses ditetapkan sesuai dengan Aturan dan Peraturan HKBP yang berlaku.

2. Pangkat dan Golongan Jabatan Pelayan terendah dimulai dari lulusan pendidikan D3 dan digolongkan pada Golongan II/d.

3. Lulusan Pendidikan Sarjana digolongkan pada Golongan III/a dengan pangkat Pelayan Madya.

4. Kenaikan Pangkat dan Golongan Pelayan secara otomatis dinaikkan setiap 4 (empat) tahun setelah adanya surat usulan.

5. Jenjang Pangkat dan Golongan untuk diangkat pada Jabatan Struktural

piNo.

Nama Jabatan

Gol.

Awal

Gol.

Akhir

Masa

Kerja Minimum

Eselon

1

Ephorus

IV/A

IV/E

20 Thn

Khusus

2

Sekjend dan Kadep

III/D

IV/D

15 Thn

Khusus

3

Praeses

III/C

IV/D

15 Thn

Khusus

4

Ketua STT dan Rektor

III/D

IV/D

15 Thn

Eselon I

5

Kepala Biro, Bendahara Umum.

III/C

IV/C

10 Thn

Eselon I A

6

Kabid, Puket/Dekan Direktur: SGH, Biv, Diak. Rumah Sakit, Akper

III/C

IV/C

15 Thn

Eselon II

7

Pendeta Ressort, Pim pinan Jemaat, Wakil Ka. Biro, Wakil Direk tur

III/B

IV/B

10 Thn

Eselon III

8

Kepala SMA, Kepala Seksi/Ka. Urusan

III/A

IV/A

4 Thn

Eselon IV

9

Ka. SLTP, Ka. Perawat

III/A

III/C

4 Thn

Eselon IV

10

Kepala SD, TK,

II/D

III/C

4 Thn

Eselon IVA

BAB XII

KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PELAYAN HKBP

Pasal 46

Gaji

  1. Pelayan tetap akan menerima gaji yang jumlahnya terdiri dari:

    1. Gaji Pokok yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan tabel menurut golongan dan masa kerja yang besarnya ditetapkan oleh MPS.

    2. Tunjagan Istri/Suami yang besarnya 10 % dari gaji pokok pelayan yang bersangkutan.

    3. Tunjangan anak sebesar 5 % bagi setiap anak dari gaji pokok pelayan yang bersangkutan dengan ketentuan:

      • Jumlah anak yang ditanggung adalah anak pertama s/d ketiga

      • Anak yang menjadi tanggungan adalah yang belum menikah dan belum mempunyai penghasilan sendiri hingga usia 25 tahun.

      • Apabila suami isteri adalah pegawai HKBP, maka yang menanggung anak adalah yang berpangkat lebih tinggi.

  2. Gaji pokok seperti disebut pada ay.1.a. di atas menjadi dasar perhitungan pendapatan pensiun pelayan yang bersangkutan.

  3. Pelayan Pegawai percobaan menerima gaji sebesarnya 80 % dari gaji masa kerja 0 tahun pada golongan awal sesuai pendidikannya.

  4. Calon pelayan tahbisan menerima gaji yang besarnya:

      • 50 % dari Gaji Pokok Awal ditambah tunjangan lainnyan kepada Calon Pelayan yang masa praktek tahun pertama (yang sudah mengikuti LPP-I).

      • 80 % dari Gaji Pokok Awal ditambah tunjangan lainnya kepada Calon Pelayan yang menjalani masa praktek tahun kedua (yang sudah mengikuti LPP-II). Selama dalam masa percobaan dan calon pelayan tahbisan menerima Santunan Natal.

  5. Pelayan Pegawai tidak tetap menerima Gaji sebesar jumlah yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja.

Pasal 47

Tunjangan Jabatan

  1. Pelayan HKBP yang memangku jabatan struktural akan menerima tambahan gaji, yaitu tunjangan jabatan sesuai dengan jabatannya.

  2. Besarnya jumlah tunjangan jabatan ditetapkan oleh MPS HKBP.

  3. Pelayan yang menerima tunjangan jabatan struktural, tidak menerima tunjangan fungsional.

Pasal 48

Tunjangan Fungsional

  1. Pelayan HKBP yang memangku jabatan struktural akan menerima tunjangan fungsional yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan fungsi yang diembannya.

  2. Besarnya pembayaran tunjangan fungsional ditetapkan oleh MPS.

Pasal 49

Tunjangan Beras

  1. Pelayan HKBP beserta istri/suami dan anak kandung (maksimum 3 orang) akan menerima tunjangan beras dalam bentuk uang.

  2. Besarnya tunjangan beras adalah 10 kg per orang setiap bulan.

  3. Besarnya pembayaran harga beras per kg ditetapkan oleh MPS setiap tahun.

Pasal 50

Tunjangan Perawatan Kesehatan

  1. Pelayan HKBP akan menerima tunjangan perawatan kesehatan setiap bulan.

  2. Besarnya tunjangan perawatan kesehatan ditetapkan oleh MPS.

  3. Pelayan Tahbisan yang sakit hingga rawat nginap di RS menerima biaya pengobatan dari Kantor Pusat HKBP yang besarnya diatur tersendiri menurut Jabatan dan Golongan pelayan yang bersangkutan.

  4. Pelayan HKBP yang sakit sehingga tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun, menerima biaya pengobatan secara penuh. Setelah enam bulan kemudian, menerima biaya pengobatan 50 % dari jumlah biaya. Setelah 18 bulan tidak lagi melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan pensiun dipercepat.

Pasal 51

Tunjangan Khusus

  1. Tunjangan Khusus diberikan kepada:

    1. Sekretarus khusus (Sekhus) Ephorus, Sekhus Sekretaris Jenderal dan Sekhus Kepala Departemen.

    2. Kasir.

    3. Resepsionis.

    4. Supir Ephorus, Supir Sekretaris Jenderal dan Supir Kepala Departemen.

    5. Satpam/jaga malam.

    6. Pelayan yang memiliki keahlian khusus.

  2. Besarnya tunjangan khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

Lembur

    1. Pelayan HKBP yang melayani di ulaon hatopan yang tidak menerima tunjangan jabatan atau fungsional yang bekerja di luar jam kerja biasa akan menerima upah lembur yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

    2. Pencatatan jam lembur ditulis sendiri oleh pelayan yang bersangkutan.

Pasal 53

Gaji Pelayan yang Tugas Belajar

  1. Pelayan HKBP yang telah menikah yang tugas belajar atas keputusan Ephorus berdasarkan usul Komisi Beasiswa menerima Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga.

  2. Pelayan HKBP yang belum berkeluarga yang tugas belajar berdasarkan keputusan komisi beasiswa dan ditetapkan oleh Ephorus akan menerima biaya hidup dari yang dianggarkan pada beasiswa yang akan diterima.

  3. Pelayan HKBP yang study banding (studi non formal) akan menerima gaji penuh.

  4. Pelayan HKBP yang ijin belajar atas permintaan dan biaya sendiri tidak menerima gaji dan biaya lainnya dari HKBP.

Pasal 54

Pembayaran Gaji

  1. Pada prinsipnya, semua gaji pelayan dibayarkan secara sentral dari Pusat. Prinsip ini harus dilaksanakan dalam waktu yang tepat dan secepatnya, dan ditetapkan oleh MPS

  2. Perhitungan waktu pembayaran Gaji, dihitung satu bulan penuh terhitung mulai tanggal 1 setiap bulan setelah melayani/ bekerja

  3. Gaji, tunjangan dan uang lembur dibayarkan pada hari kerja tanggal terakhir setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dimajukan satu hari.

  4. Pembayaran gaji sedapat mungkin diusahakan melalui rekening Bank.

  5. Gaji Pelayan Tahbisan di Kota besar dibayarkan oleh Gereja dan Ressort tempatnya melayani sebesar 3 (tiga) kali atau lebih dari gaji pokok, dan tunjangan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan. Sebesar 1 (satu) kali dari jumlah itu disetorkan ke Bendahara Umum Pusat HKBP untuk diatur sebagai “Penggajian Silang” dan diserahkan menjadi Gaji Pelayan Tahbisan di wilayah pedesaan sesuai dengan Surat Ketetapan Penggajiannya, termasuk tunjangan Natal dan Cuti tahunan.

  6. Gaji Pelayan Tahbisan di perkotaan dibayarkan oleh Gereja dan Ressort tempatnya melayani sama atau lebih besar dari jumlah gaji pokok pada Surat Ketetapan.

  7. Ucapan syukur, Balanjo, guguan bulanan atau tahunan untuk Pelayan seperti biasanya dilaksanakan di pedesaan tetap diberlakukan oleh Gereja dan Ressort sebagai persembahan untuk kesejahteraan Pelayan yang diatur oleh Rapat Jemaat setempat

Pasal 55

Cuti Tahunan

  1. Pelayan HKBP berhak menjalankan cuti tahunan selama 14 hari untuk tidak melaksanakan pekerjaan setiap tahun.

  2. Pelayan yang menjalankan Cuti Tahunan akan menerima uang cuti sebesar penerimaan tetap satu bulan.

  3. Pelaksanaan Cuti Tahunan, diatur oleh pimpinan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Cuti Besar

  1. Pelayan HKBP yang melaksanakan tugas dalam masa kerja 5 tahun dalam satu jabatan tertentu dapat meminta cuti besar.

  2. Lamanya cuti besar adalah 1 (satu) bulan tidak melaksanakan pekerjaannya.

  3. Pelayan HKBP yang menjalani cuti besar menerima santunan cuti besar sebagai berikut:

No

Masa Kerja

Lama Cuti

Santunan

1

5-10 tahun

1 Bulan

25 % gaji ditambah cuti tahunan

2

11-15 tahun

1 Bulan

50 % gaji ditambah cuti tahunan

3

16-20 tahun

1 Bulan

75 % gaji ditambah cuti tahunan

4

21- ke atas

1 Bulan

100 % gaji ditambah cuti tahunan

  1. Ketentuan lain dan tentang pelaksanaan cuti besar diatur dan ditetapkan tersendiri.

Pasal 57

Cuti Panjang

  1. Pelayan HKBP yang oleh karena sakit sehingga tidak mungkin lagi melaksanakan tugas pelayanan tetapi belum waktunya untuk memasuki pensiun dapat diberikan cuti panjang.

  2. Pimpinan HKBP mengeluarkan Surat Ketetapan cuti panjang setelah menerima rekomendasi tertulis dari pimpinan langsung pelayanannya.

  3. Pembayaran gaji Pelayan yang menjalani cuti panjang ditentukan sebagai berikut:

    1. 3 bulan pertama: Gaji penuh.

    2. 3 bulan kedua: Gaji (Gaji Pokok ditambah tunjangan isteri/suami/anak dan beras) dari Kantor Pusat HKBP.

    3. 3 bulan ketiga: Gaji (gaji pokok ditambah tunjangan isteri/suami) dari Kantor Pusat.

    4. 3 bulan ke empat: Gaji pokok sampai dengan pensiun.

    5. Setelah satu tahun (12 bulan) tetapi yang bersangkutan belum dapat melakukan tugasnya, yang bersangkutan akan dipensiunkan dengan pensiun dipercepat.

Pasal 58

Cuti dan biaya Bersalin

  1. Pelayan HKBP yang bersalin diberikan Cuti bersalin yang lamanya 3 bulan.

  2. Cuti bersalin dapat diambil 1,5 bulan sebelum masa bersalin.

  3. Selama cuti bersalin, ia menerima gaji penuh

  4. Pelayan HKBP atau isteri pelayan yang memerlukan opname dan perawatan karena bersalin (melahirkan), berlaku hanya sampai dengan anak ketiga.

  5. Biaya persalinan di rumah sakit/bidan diberi santunan 75 % dari kwitansi pembayaran resmi.

  6. Opname atau perawatan karena keguguran disesuaikan dengan peraturan Opname.

Pasal 59

Ijin Meninggalkan tugas/Pelayanan

  1. Pelayan HKBP dapat diberikan Ijin meninggalkan pelayanan karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pernikahan sendiri : 3 hari berturut-turut

b. Mengawinkan anak kandung/angkat : 2 hari berturut-turut

c. Bertindak sebagai wali : 1 hari

d. Isteri sendiri melahirkan : 2 hari berturut-turut

e. Menjaga isteri/anak di RS : 2 hari

f. Pindah rumah dalam kota : 1 hari

g. Isteri/anak meninggal : 7 hari

h. Saudara kandung meninggal : 2 hari

i. Musibah bencana alam : 2 hari

j. Orangtua/mertua meninggal : 3 hari

k. Cuti haid : 3 hari

Pasal 60

Cuti diluar tanggungan HKBP

  1. Pelayan HKBP yang telah bekerja di HKBP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus menerus dengan konduite baik, dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan HKBP.

  2. Pelayan HKBP yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan HKBP dapat diterima kembali di HKBP dengan mengajukan permohonan kepada Pimpinan HKBP setelah ditetapkan MPS sesuai dengan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) dan Kemampuan Anggaran.

  3. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan HKBP, tidak menerima gaji dari HKBP, dan selama cuti di luar tanggungan tidak akan memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan.

  4. Cuti di luar tanggungan sebagai akibat karena tidak melaksanakan keputusan Pimpinan tidak dapat melakukan tugas pelayanan di HKBP.

Pasal 61

Ongkos Perumahan

  1. HKBP menyediakan perumahan bagi seluruh pelayan di jemaat, resort dan kantor Pusat. Oleh karena perumahan yang ada tidak mencukupi maka HKBP membayar sewa (ongkos) perumahan pelayan yang tidak mendiami rumah dinas. Besarnya ongkos/sewa rumah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

  2. Apabila keduanya (suami-isteri) pelayan HKBP, sewa rumah hanya diberikan kepada satu orang (suami atau isteri).

  3. Apabila pelayan bertugas sementara di Kantor Pusat, maka sewa rumah dibayar setiap bulan.

Pasal 62

Santunan Natal

  1. Pelayan HKBP yang telah bekerja minimal satu tahun akan menerima santunan Natal.

  2. Besarnya jumlah santunan Natal dibayarkan sebesar penerimaan tetap 1 (satu) bulan.

Pasal 63

Santunan Pakaian

  1. Pelayan HKBP menerima santunan pakaian menurut jabatan dan golongan sekali dalam setahun.

  2. Pelaksanaan pembayaran dan besarnya santunan pakaian ditetapkan oleh MPS.

Pasal 64

Santunan Perumahan

1. Pelayan yang akan memasuki masa pensiun dan atau meninggal dunia akan menerima santunan perumahan.

  1. Besarnya jumlah santunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

Uang Duka

Pelayan HKBP yang meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas akan menerima uang duka yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Biaya Perjalanan Dinas

Pelayan yang melakukan perjalanan dinas akan menerima biaya perjalanan dinas, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

Uang Rapat/Sidang

Pelayan yang menjadi peserta resmi pada suatu sidang dalam lingkungan HKBP dan yang diutus oleh HKBP akan menerima uang sidang yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Ongkos Pindah

Pelayan HKBP yang pindah tugas ke wilayah pelayanan lainnya di dalam/ke luar negeri atas Surat Keputusan Pimpinan HKBP akan menerima ongkos pindah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 69

Bentuk Sanksi

1. Pelayan yang tidak melakukan tugas pelayanan dengan baik, melakukan kesalahan, melanggar peraturan yang berlaku di HKBP dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran lisan

b. Peringatan I, II dan III secara tertulis

c. Schors

d. Penurunan Golongan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

2. Pelaksanaan sanksi seperti disebut dalam ayat 1 di atas untuk Pelayan Tahbisan dilakukan sesuai dengan RPP HKBP.

Pasal 70

Pengawasan

  1. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Tenaga Kepelayanan dilakukan oleh Pimpinan HKBP.

  2. Untuk membantu Pimpinan HKBP melaksanakan pengawasan tersebut, Rapat MPS HKBP mengangkat Komisi Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP yang anggotanya berjumlah 5 orang terdiri dari MPS 2 orang, Praeses 1 orang, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Jemaat secara ex offisio. Masa kerja Komisi Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP selama masa tugas Pimpinan HKBP

  3. Uraian tugas ditetapkan oleh MPS HKBP.

Pasal 71

Perubahan

Peraturan Kepelayanan ini dapat direvisi untuk penyempurnaannya hanya oleh Sidang Majelis Pekerja Sinode HKBP dengan ketetapan Ephorus HKBP

Pasal 72

Peraturan Tambahan

Ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Pekerja Sinode HKBP.

Pasal 73

Pemberlakuan

Ditetapkan pada Rapat MPS di : …………………….

Pada tanggal : ……………….

Setelah ditetapkan oleh Rapat MPS, Ephorus HKBP mengeluarkan Surat Ketetapan untuk pemberlakuan Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP tersebut.

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

Ephorus

Pdt. Dr. Bonar Napitupulu

PENJELASAN:

PERATURAN TENAGA KEPELAYANAN HKBP

BAB I : PENDAHULUAN

Pasal 1: Pengertian umum menyangkut ketentuan umum yang sudah berlaku umum dalam HKBP serta istilah-istilah baku yang digunakan terkait dengan peraturan tenaga kepelayanan yang disusun dalam peraturan ini

Pasal 2: Latar belakang merupakan sejarah HKBP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan tenaga kepelayanan HKBP yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 3: Permasalahan utama HKBP yang bahkan dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan HKBP selama ini salah satu diantaranya berupa kebijakan pemutasian yang tidak berbasis pada aturan, dimana aturannya sendiri baru akan disusun pada peraturan ini dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan HKBP . Untuk itu selain Ephorus sebagai pengambil keputusan akhir pemutasian diperlukan sebuah Tim Mutasi yang bertugas memberi masukan kepada Ephorus melalui data peta kepelayanan, data masukan tenaga pelayan yang sesuai, serta data dasar bahan pertimbangan dari DP4H, SPMU/S, BP3KH, serta rekomendasi dari Praeses dan Pimpinan langsung tentang tenaga kepelayanan yang akan dimutasikan.

 

Pasal 4: Tujuan peraturan ini agar semua proses yang terkait dengan ketenagaan pelayan di HKBP berbasis pada aturan, tidak berbasis pada kepentingan dan keinginan pribadi atau kelompok.

BAB II: PELAYAN DI HKBP

Pasal 5: Visi Peraturan ini ialah visi HKBP yang dicapai oleh tenaga kepelayanan yang bermutu

 

Pasal 6: Misi Peraturan ini ialah menciptakan ketenagaan yang mermutu dengan dukungan pelaksanaan tugas yang terstandar sesuai dengan peta kepelayanan

Pasal 7: Prinsip Kepelayanan ketenagaan HKBP ialah melayani untuk Tuhan dan orang lain dengan menggunakan Firman Tuhan

Pasal 8: Ruang Lingkup peraturan ini adalah pelaksanaan Aturan dan Peraturan HKBP yang dilaksanakan oleh seluruh tenaga kepelayanan HKBP

Pasal 9: Tenaga Kepelayanan HKBP terdiri dari Tenaga Tetap berupa Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan serta Tenaga Tidak Tetap yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK).

Pasal 10: Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kepelayanan HKBP menggunakan prisip-prinsip manajemen moderen sesuai dengan relevansi pengguanaannya pada peta kepelayanan yang ada.

 

Pasal 11: Formasi di HKBP disusun berdasarkan Buku Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTK) yang disusun oleh MPS dan disahkan oleh Ephorus. Manjemen pelaksanaannya oleh Sekretaris Jenderal dhi. Kepala Biro Administrasi (Personalia/ Ketenagaan/Kepelayanan).

Dalam buku RPTK tersebut akan tercatat format kebutuhan Pelayan Tahbisan dan non tahbisan yang diusulkan oleh Huria, Ressort, Distrik, Lembaga, atau yang harus menduduki jabatan dan mutasi, serta kebutuhan akan Pelayan Tidak Tetap untuk dipenuhi secara periodik dengan berbasis pada Peta Pelayanan yang ada. Juga akan memberikan data tentang potensi, kompetensi, bakat, usia, pangkat, golongan, ruang golongan, jumlah, juga permasalahan yang ada bagi setiap pelayan HKBP setiap saat

Dalam rangka efisiensi, kontinuitas proses kebijakan pimpinan dan kesan umum jemaat HKBP menetapkan waktu periode pemutasian misalnya dua kali setahun yaitu setiap bulan April dan Desember. Dengan demikian SK pengangkatan oleh Ephorus berlaku pada bulan tersebut.

BAB III. PENERIMAAN PELAYAN HKBP

Pasal 12: Selain memiliki Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK), HKBP menyusun secara periodik Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Tenaga Kepelayanan baik untuk Pelayan Tahbisan, Non Tahbisan mau pun Tenaga Pelayan Tidak Tetap, yang disusun secara periodik sesuai dengan kemajuan kebutuhan tenaga kepelayanan yang semakin berkembang.

Pasal 13: Seleksi administratif akan memeriksa keabsahan administrasi calon seperti keabsahan sertifikat kelulusan dan ijazah, bukti kependudukan, keanggotaan gereja serta identitas lainnya sesuai dengan persyaratan.

Seleksi phisik menyangkut kesehatan tubuh, kecacatan, penyakit menahun yang diderita oleh calon sesuai dengan persyaratan.

Seleksi Kompetensi dan bakat menyangkut potensi yang dimiliki calon baik berupa tingkat IQ (Inteligence Quation), EQ (Emotional Quation) mau pun SQ (Spiritual Quation) serta tingkat keterampilan dan bakat yang dimiliki yang dibutuhkan dan relevan dalam pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ada.

Seleksi moral (etika) menyangkut perilaku calon baik memiliki sifat atau kebiasaan berperilaku positif mau pun negatif sesuai persyaratan yang ada

Proses seleksi akan menghasilkan Calon tenaga kepelayanan HKBP yang memiliki nilai rata-rata ke atas yang ditetapkan dalam panduan.

Pasal 14: Seorang calon pelayan melakukan PPL (Praktek Pelayanan Lapangan) I dan II di pedesaan dan di perkotaan atau di lembaga lain di bawah bimbingan Pendeta Resort atau Pimpinan Lembaga. Lembar penilaian diisi oleh Pendeta Resort dan Pimpinan Lembaga seterusnya disetujui oleh Praeses setempat untuk dikirim kepada Pimpinan HKBP sebagai bahan penilaian kemudian dalam ujian Gerejawi oleh Tim Seleksi dan penetapan ranking oleh BP4H (Badan Pertimbangan, Penguji, Penilai Pelayan HKBP (lihat pasal 27 dan pasal 31). Lembar Penilaian PPL I dan II termuat dalam buku Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Tenaga Kepelayanan HKBP (lihat pasal 12)

Pasal 15: (Jelas)

Pasal 16: (Jelas)

BAB IV: PENAHBISAN DAN PENGANGKATAN PELAYAN HKBP

Pasal 17: Terdapat 2 (dua) Surat Keputusan yang diterima oleh setiap Pelayan Tahbisan di HKBP dari Ephorus pada awal penerimaan pelayan yaitu Surat Keputusan/ Ketetapan sebagai Pendeta yang diterima pada saat penahbisan dan yang kedua Surat Keputusan/ Ketetapan Penempatan Pelayanan yang diterima pada saat akan diberangkatkan ke tempat pelayanan

Pasal 18: Jelas

Pasal 19: Jelas

Pasal 20: Di tingkat Pusat pasal ini jelas. Bila dilaksanakan di tingkat wilayah dan lembaga HKBP maka Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) dan Surat Perintah Kerja (SPK) disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit (Lembaga) bersama tenaga pelayan tidak tetap yang diangkat atas persetujuan Pimpinan Unit/ Lembaga setingkat di atasnya.

BAB V : PENEMPATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN

Pasal 21: Urutan tahapan karier Pelayan Tahbisan selalu dimulai dari pedesaan kemudian ke perkotaan dan kota besar. Bagi Pelayan Tahbisan yang karena pertimbangan BP4H atas persetujuan Ephorus dapat memulai karier pelayanan atau kegiatan lain yang dimulai di luar pedesaan.

Suami atau isteri Pendeta Ressort yang juga memiliki surat Ketetapan sebagai Pelayan Tahbisan diberdayakan menjadi Pelayan Tahbisan tidak jauh dari lokasi tempat tugas suami atau isterinya

Pasal 22: Seluruh Tenaga Pelayan Tahbisan HKBP memiliki peluang untuk menduduki jabatan kepelayanan dan fasilitas pengembangan yang tersedia di HKBP sesuai dengan jenjang karier, kemauan, bakat dan minat, potensi, kompetensi serta usia dan kesehatan yang dimiliki setiap Pelayan Tahbisan.

BAB VI: MUTASI PELAYAN HKBP

Pasal 23: Kelima aspek Mutasi Tenaga Pelayan Tahbisan HKBP semuanya berbasis pada aturan dan tidak dengan kemauan dan kepentingan pribadi atau kelompok (lihat pasal 3 latar belakang)

Contoh Nilai Tambah (Positif) SPMU/S: selama bertugas melayanai memiliki terobosan misalnya membangun Gereja baru tanpa masalah, pekabaran injil berbasis elektronik, memiliki pola khusus meningkatkan ekonomi jemaat, pendidikan, oikumene, kerja sama umat berbeda agama, dan lain-lain melebihi kepelayanan Pelayan lain

Contoh Nilai Kurang (Negatif): absen dalam rapat-rapat penting, tidak dapat dipercaya, provokator negatif, suka meminjam uang tetapi tidak dikembalikan, menggunakan uang gereja dan persembahan untuk Pusat untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lain, dan lain-lain

Contoh Pertimbangan Khusus Pimpinan: Diperlukan tenaganya untuk melayani secara khusus karena kompetensi, bakat dan potensi yang ada padanya, atau sebaliknya karena salah penempatan tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan awal penempatannya.

Contoh mengisi kekosongan: Seorang Pelayan Tahbisan dimutasikan ke tempat lain maka kekosongan tempat pelayan yang dimutasikan harus diisi dengan mutasi pelayan lain

Pasal 24: Seorang Pelayan Tahbisan paling lama 12 tahun melayani pada wilayah pedesaan, 12 tahun pada wilayah perkotaan dan 12 tahun di kota besar, selebihnya merupakan wilayah/ lembaga pilihannya dengan persetujuan Ephorus. Setelah 36 tahun melayani di semua struktur maka yang bersangkutan berhak memilih wilayah pelayanan mana pun hingga memasuki masa pensiun.

Orientasi untuk melayani di wilayah perkotaan dan kota besar adalah hak semua pelayan tahbisan akan tetapi bukan menjadi patokan umum karena banyak pelayan tahbisan lebih terpanggil melayani di pedesaan sesuai dengan jenjang karier, kompetensi, bakat, minat dan kondisinya

Selama masa tugas seorang Pelayan Tahbisan, pada masa itu pula berhak memperoleh pengembangan karier dan melayani pada lembaga lain di dalam atau di luar HKBP dan juga memperoleh Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin belajar di dalam dan di luar negeri, atau Cuti di luar tanggungan, atau menjadi Pelayan diperbantukan

Selesai melaksanakan pengembangan karier atau melaksanakan pelayanan di luar akan ditempatkan sesuai dengan bidang yang ditekuni pada lembaga yang relevan dan selalu akan tetap memperhitungkan masa tugas ”paling lama 12 tahun pada masing-masing wilayah pedesaan, perkotaan dan kota besar”.

Pelaksanaan mutasi sekali 6 bulan (2 kali setahun) yaitu pada bulan April dan Oktober dimaksudkan agar tercapai efisiensi kerja (tidak setiap saat Ephorus dan bawahannya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan mutasi, cukup bulan Maret dan bulan September, sehingga pelaksanaannya boleh terlaksana pada bulan April dan Oktober. Bulan April dan Oktober akan menjadi bulan mutasi setelah selesai Perayaan Paskah dan menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

 

Pasal 25: Jelas.

Pasal 26: Gereja atau lembaga tempat tugas baru Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan wajib menerima Buku Memori Tugas Pelayan yang baru di tempat tugas sebelumnya yang disetujui oleh pimpinan langsungnya. Dengan demikian proses pemutasian tidak boleh dibuat mendesak dan mendadak sehingga proses penyusunan Buku Memory Tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara onsekuen dan bertanggung jawab.

Pelatihan bagi pelayan yang akan dimutasi dilaksanakan oleh setiap wilayah perkotaan dan kota besar yang akan menerima Pelayan-Pelayan baru dari pedesaan dan perkotaan pada periode mutasi bulan April dan Oktober (lihat penjelasan pasal 24)

BAB VII. PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PELAYAN

Pasal 27: Setiap Tenaga Pelayan HKBP berhak memiliki peluang seluas-luasnya menduduki jabatan pelayanan sesuai dengan kompetensi, bakat, kemauan dan jenjang karier yang dimiliki.

Pasal 28: Peta Pelayanan Pusat HKBP berbasis pada Peta Pelayanan Distrik HKBP. Penempatan Pelayan pada karakteristik peta pelayanan masing-masing disesuaikan dengan potensi, kompetensi, bakat, minat dan usia pelayan serta pertimbangan lain yang tepat dan sesuai.

Peta Pelayanan Pusat memetakan Distrik dan Ressort yang termasuk dalam Kartegori Pedesaan, Perkotaan dan Kota Besar.

Peta Pelayanan Distrik memetakan Gereja dan Ressort yang termasuk dalam:

Kategori Wilayah : Pedesaan, Perkotaan dan Kota Besar.

Kategori Penghasilan : Petani, Perikanan, Peternak Pebukitan/Hutan,

Industri, Rumah, Industri, Pertambangan, Pasar, Buruh, Pegawai Negeri, Karyawan Swasta, Kelautan, Perkebunan, Pelabuhan, atau Campuran; termasuk jumlah warga/kk dan rata-rata penghasilannya tiap tahun

Kategori Usia Terbanyak : Anak kecil dan Kakek Nenek, Pemuda,

Keluarga Muda, Pegawai Negeri, Pensiun, atau

campuran semua usia

Kategori Kebiasaan : Agamais, Penyanyi, Penjudi, Pemabok,

Pembual, Pengobrol di warung, Pekerja keras, Rajin, Pembohong, Pelajar, Pencopet/Pencuri, Taat Adat, Taat Okultisme (Kekuatan Roh Jahat), Tukang Pesta, Berkelahi suami istri, Berkelahi antar tetangga dan antar kampung, atau campuran beberapa kebiasaan

Standar Pelayanan Minimum Setempat (SMPS) disusun dan dilaporkan oleh setiap Tenaga Pelayan di bawah Praeses kepada pimpinan langsung.

(berikut Contoh SPMS dari Distrik A- Berbeda Distrik mungkin berbeda SPMS)

a.Melayani Kebaktian Minggu
    1. Melayani Kebaktian Wilayah (wijk/lunggu/banjar)

    2. Melayani Kebaktian Kategorial (Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Kaum Bapa).

    3. Melayani Sermon Pelayan Tahbisan (Parhalado).

    4. Melayani Sermon Pelayan Non Tahbisan (Parhalado na so martohonan) bersama.

    5. Melayani Sakramen (Baptisan, Perjamuan Kudus)

    6. Melayani Pekabaran Injil (Zending, Vocatio Interna, Vocatio Externa, PI Rumah Sakit, PI Anak jalanan, PI Penjara, HMH, HMP-Huria Mangurupi Pendeta).

    7. Melayani Pengembangan Musik (Paduan Suara, Organ, Musik Tiup, Musik tradisional).

    8. Melayani Pengembangan Pekerjaan Sosial (Orang Sakit, Meninggal, Yatim Piatu, Panti Asuhan, Panti Jompo, dll).

    9. Melayani Pengembangan Pendidikan (Formal/Sekolah, Non Formal/ Kursus, Informal/Keterampilan sejenis, Beasiswa)

    10. Melayani Pengembangan Kesehatan (Poli-Klinik, Health Center, Pusat Rehabilitasi Narkoba, Kesehatan Lingkungan, KB, Pemberantasan Penyakit Menular).

    11. Melayani Pengembangan Kemasyarakatan (Perusahaan, Credit Union, Koperasi, Pembibitan, Pengkaderan, Program Kerja Sama dengan Pemerintah setempat).

    12. Melayani Pengembangan Kategorial (Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Kaum Bapa, Lansia, Hanna).

    13. Melayani Pembangunan Gereja.

    14. Melayani Pengembangan Kebendaharaan Gereja (Penatalayanan, Persembahan dan Verifikasi Komisi Jemaat, Resort, Distrik, Pusat)

    15. Melayani Pengembangan Rapat-Rapat (Rapat Dewan, Seksi, Parhalado Partohonan, Parhalado non Partohonan, Rapat Jemaat, Rapat Tengah Tahunan Jemaat, Rapat Panitia, Rapat Khusus).

    16. Laporan khusus tentang terobosan pelayanan, innovasi, partisipasi, kerukunan umat beragama, oikumene, penyelesaian permasalahan dan hal-hal lain.

Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU) dilaporkan oleh Praeses dan Pelayan setingkat Praeses kepada Pimpinan Langsung atau kepada Tim Penilai yang dibentuk Ephorus.

(berikut contoh SPMU Distrik A, berbeda dengan SPMU Distrik lain)

    1. Melayani Marturia Distrik

    2. Melayani Koinonia Distrik

    3. Melayani Diakonia Distrik

    4. Melayani Oikumene Tingkat Distrik, Nasional, Regional

    5. Melayani Administrasi Distrik

    6. Hubungan dengan Pemerintah setempat dan di atasnya.

    7. Laporan khusus terobosan pelayanan, innovasi, partisipasi, penyelesaian permasalahan dan hal-hal lain

Pasal 29: Setiap Pelayan HKBP memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) biasa disebut sebagai Conduite Staadt merupakan daftar penilain oleh Pimpinan langsung yang disetujui pelayan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan langsung dari penilai. Bahan DP4H diperoleh dari laporan pelaksanaan SPMU atau SPMS

Formulir DP4H tersedia pada setiap Lembaga Pusat, Distrik, Ressort, dan lembaga lainnya.

Pasal 30: Badan Pertimbangan, Penguji, dan Penilaian Pelayan HKBP (BP4H) dibentuk oleh Ephorus untuk melaksanakan pelatihan dan pengujian kepada Pelayan yang akan dikembangkan kariernya sesuai dengan kebutuhan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) tahunan HKBP yang dilaksanakan setiap bulan November setiap tahun

Pasal 31: Jelas

Pasal 32: Jelas

Pasal 33: Jelas

Pasal 34: Jelas

BAB IX : PEMBERHENTIAN PELAYAN HKBP

Pasal 35: Jelas

Pasal 36: Isi Surat Ikatan Perjanjian Kerja harus memuat tentang hal-hal yang menyangkut dengan pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja secara jelas

BAB X : KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

Pasal 37: Jelas

Pasal 38: Di hadapan Tuhan semua Pelayan sama, namun dalam berbagai proses pelayanan terlihat perbedaan wawasan dan besarnya tanggung jawab yang dapat ditunjukkan oleh nama, pangkat, golongan dan warna simbol masing-masing, seperti pada kartu identitas, latar belakang photo, emblim, dan lain-lain. Warna simbol dibedakan menurut Golongan. Golongan I warna hijau, Golongan II warna biru, Golongan III warna kuning, Golongan IV warna merah.

Pasal 39: Penentuan pangkat, golongan dan ruang menjadi dasar utama dalam penetapan besarnya gaji pokok pelayan HKBP

Pasal 40: Penetapan kenaikan pangkat juga menetapkan perubahan gaji pokok Pelayan HKBP

Pasal 41: Setiap pengusulan kenaikan pangkat harus dilengkapi laporan SPMU/S dari pelayan yang bersangkutan, DP4H dari pimpinan langsung, rekomendasi dari BP4H, serta kelengkapan Surat Ketetapan Pelayan awal dan terakhir

Pasal 42: Jelas

BAB XI : KEPANGKATAN DAN JABATAN

Pasal 43: Jelas

Pasal 44: Jelas

Pasal 45: Jelas

BAB XII : KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PELAYAN HKBP

Pasal 46: Jelas

Pasal 47: Jelas

Pasal 48: Jelas

Pasal 49: Jelas

Pasal 50: Jelas

Pasal 51: Jelas

Pasal 52: Jelas

Pasal 53: Jelas

Pasal 54: Pada kesempatan yang memungkinkan HKBP Pusat membayar seluruh Gaji dan Tunjangan seluruh Pelayan dimana semua Gereja dan Ressort serta Distrik menyetorkan kepada Pusat dan Pusat akan membagikannya secara sentral kepada seluruh Pelayan baik di Pedesaan, Perkotaan maupun Kota Besar , dan hal ini harus menjadi kenyataan.

Pada peraturan ini didahului dengan subsidi silang (”Penggajian Silang”) antara Gereja dan Ressort di wilayah Kota Besar dan Pedesaan. Fakta bahwa sering Persembahan II untuk Pusat tidak dapat disetor ke Pusat oleh Pelayan di Pedesaan karena Gereja di Pedesaan tidak mampu membayar Pelayannya. Kenyataan yang menjadi salah satu sumber permasalahan di tengah HKBP adalah ketimpangan penggajian antara Pelayan di pedesaan yang sangat kekurangan dan Perkotaan dan Kota Besar yang sangat menggiurkan. Banyak pelayan yang berlomba untuk dimutasikan dan ditempatkan di perkotaan terutama di kota besar, sebaliknya penempatan pelayan di pedesaan bahkan dirasakan sebagai hukuman

Diusahakan dalam Rencana Kebutuhan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTK) khususnya Pelayan Tahbisan agar Pelayan Tahbisan yang berada di pedesaan dan di kota besar yang mampu memberikan gaji sebesar 3 kali atau lebih disesuaikan dengan Peta Pelayanan sama dalam jumlah dan pangkat/golongan sehingga “penggajian silang” dapat terwujud.

Pada Peta Pelayanan HKBP Pusat dan Distrik sudah tercantum Gereja dan Ressort yang termasuk dalam kategori Pedesaan yang harus menerima ”Penggajian Silang”, Perkotaan yang membayar sendiri Gaji Pelayannya dan Kota Besar yang mampu membayar 3 kali atau lebih Gaji Pelayannya yang memberi ”Penggajian Silang”.

Pada wilayah Perkotaan Gereja dan Ressort yang bersangkutan langsung membayar Gaji Pelayannya sama atau lebih besar dari gaji pokok yang ada.

Kebiasaan memberi guguan bulanan atau tahunan dari jemaat untuk biaya hidup (balanjo) di pedesaan tetap diberlakukan untuk keperluan tambahan kesejahteraan Pelayan

Pasal 55: Baca Ketentuan tentang Cuti Tahunan

Pasal 56: Baca ketentuan tentang Cuti Besar

Pasal 57: Jelas

Pasal 58: Baca ketentuan tentang Peraturan Opname

Pasal 59: Jelas

Pasal 60: Jelas

Pasal 61: Baca ketentuan tentang Ongkos/Sewa rumah

Pasal 62: Jelas

Pasal 63: Baca ketentuan tentang Ketetapan MPS tentang Santunan Pakaian

Pasal 64: Baca ketentuan tentang Santunan Perumahan

Pasal 65: Baca ketentuan tentang Uang Duka

Pasal 66: Baca ketentuan tentang Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 67: Baca ketentuan tentang Uang Rapat/Sidang

Pasal 68: Baca ketentuan tentang Ongkos Pindah

BAB XIII: SANKSI

Pasal 69: Baca RPP pasal

Pasal 70: Bersamaan dengan penetapan Peraturan ini ditetapkan Komisi Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP

Catatan Tambahan :

 

A. Dengan demikian untuk mendukung Peraturan ini diperlukan terbentuknya Tim dan Badan yaitu:

    1. Tim Mutasi (usul: menyediakan data kepelayanan sebagai bahan Ketetapan Pimpinan HKBP, berjumlah 5 orang terdiri dari anggota BP4H 1 orang, Komisi Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP 1 orang, Praeses 1 orang dan Biro Administrasi 2 orang) (Pasal 2)

 

    1. Tim Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP yang diangkat oleh Pimpinan HKBP berdasarkan Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan secara Periodik sebanyak 7 orang terdiri 4 orang Praeses, 1 orang anggota BP4H, 1 orang ahli Psikologi dan Kepala Biro Administrasi/Personalia HKBP (Pasal 12)

    1. Badan Pertimbangan, Pelatihan dan Pengujian Pelayan HKBP (BP4H) sebanyak 7 orang terdiri dari terdiri dari Kepala Biro Umum dan Personalia, 2 orang Praeses, 2 orang anggota MPS (pasal 30, 32)
    2. Komisi Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP yang anggotanya berjumlah 5 orang terdiri dari MPS 2 orang, Praeses 1 orang, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Jemaat secara ex offisio yang ditetapkan dalam rapat MPS (Pasal 70)

B. Peraturan lain yang berkaitan langsung dengan peraturan ini namun tidak tercantum/termuat dalam peraturan ini, yaitu:

  1. Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan yang ditetapkan oleh MPS (pasal 12)
  2. Peta Pelayanan Pusat dan Distrik (Pasal 30)

  3. Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (Pasal 31)
  4. Surat Ikatan Perjanjian Kerja (Pasal 20 dan 36)
  5. Ketentuan tentang Cuti Tahunan (pasal 55)
  6. Ketentuan tentang Cuti Besar (Pasal 56)
  7. Ketentuan tentang Peraturan Opname (Pasal 58)
  8. Ketentuan tentang Ongkos/Sewa rumah (Pasal 61)
  9. Ketentuan tentang Santunan Pakaian yang ditetapkan oleh MPS (Pasal 63)
  10. Ketentuan tentang Santunan Perumahan (Pasal 64)
  11. Ketentuan tentang Uang Duka (Pasal 65)
  12. Ketentuan tentang Biaya Perjalanan Dinas (Pasal 66)
  13. Ketentuan tentang Uang Rapat/Sidang (Pasal 67)
  14. Ketentuan tentang Ongkos Pindah (Pasal 68)
  15. Ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Pekerja Sinode HKBP (Pasal 72)

Terima Kasih, dari St. TP. Lumban Toruan, HKBP Depok II

1

About these ads

Responses

  1. Selamat pagi amang. Saya pernah lihat komentar amang di rumametmet tentang SG 2008. Amang pernah menjadi MPS periode lalu dan mengata kan sebenarnya sdh ada semacam kpts ephorus ttg aturan kepegawaian pelayan di hkbp.
    Apakah boleh saya tolong dikirimkan lewat email saya aturan tsb yg sdh sdh disahkan ephorus.
    Dgn pergantian MPS periode skrg dan akan dibentuk nantinya Komisi Aturan, menurut amang apakah kpts tsb akan berubah/direvisi ulang?
    Email saya : arjuna_jbl@yahoo.com

    Mauliate amang.
    Maaf sebelumnya… saya warga hkbp yogya dan salah satu parhalado disana

    Horas Amang St. Setiawan, Yth.:

    Saya kira Keputusan Ephorus yang dikonsep MPS tentang Aturan Kepegawaian Pelayan HKBP periode inilah waktu paling tepat untuk implementasinya, mengingat pada periode lalu agak riskan sebuah keputusan besar seperti itu langsung dipraktekkan menjelang sinode godang dan pemilihan Ephorus, pasti banyak dampaknya, karena dalam beberapa pasalnya menempatkan pimpinan HKBP dalam menempatkan seseorang pelayan berbasis pada karier dan sudah tentu berdasarkan bakat, minat, kemauan yang dapat dipantau melalui penilaian knprehensif dimulai dari petama: SPMU (Standard Pelayanan Minimal Umum -Marturia, Koinonia, Diakonia-), SPMK (Standard Pelayanan Minimal Khusus -penonjolan atau kerusakan pelayanan-) dimana SPM ini dilaporkan oleh setiap pelayan pendeta atau staf menurut apa yang dilakukan selama satu tahun; Kedua, DP4 (Daftar Penilaian -semacam DP3 PNS) yang dibuat oleh pimpinan langsung dengan sepengetahuan pelayan sendiri dan disetujui oleh atasan dari atasan; Ketiga, Penataran/Pelatihan Tahunan (setiap Distrik mengajukan 5-10 pelayan di lingkungannya untuk memperoleh pelatihan dan penataran sekaligus meranking dan memilah akan nomor 1 sd 10 untuk ditempatkan dimana, mungkin disekolahkan memproleh Strata 1, 2 atau 3 di berbagai bidang yang diperlukan HKBP untuk periode mendatang, disekolahkan di LN atau di DN; atau langsung ditempatkan ditempat khusus sesuai dengan bakat, minat dan kemauan misalnya ada yang berbakat membina generasi muda, atau ekonomi desa, atau CUM (credit union modifikasi) atau koperasi/UKM.
    Nah, periode Ephorus pada periode kedua ini sudah sangat memungkinkan berbuat dan memulai yang terbaik dalam kurun waktu yang sangat sempit hanya 4 tahun, memulai hal yang sangat baru di HKBP, tidak ada lagi ketakutan untuk tidak dipilih pada periode ini, bukan?
    Rancangan ni naskah i adong do di websiteon goarna: Rancangan Aturan Kepagawaian Pelayan HKBP, print Amang ma, ndang dao i sian aslina. By the way, dituhor Bapai do tulisanku: 63 ayat dasar Seandainya Saya Jadi Presiden? porlu mai dalam rangka mamboan negaranta on dimasa yad, laos bagi-bagi amang ma tu angka donganta pejabat manang calon pejabat, tu wakil rakyat manang calon wakil rakyat (Caleg), horasma, Love, Love n Love (St DR Todung LToruan)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: