Posted by: todung | 14 May 2008

Quovadis Indonesiaku (8), Pejabat: Bolehkah Presiden Jadi Pengusaha?

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Tidak layak seorang Presiden dan Wakil Presiden menjadi pengusaha. Dalam hal ini termasuk juga kabinet, pejabat Negara, wakil rakyat dan pejabat yudikatif di Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta keluarganya. Bila masih tetap berusaha maka korupsi, kolusi dan nepotisme masih akan menjadi momok utama dalam Negara. Uang Negara lari kepada badan usaha yang dipimpin, baik secara resmi melalui peraturan perundang-undangan yang diciptakan mau pun terselubung, sangat sulit dimengerti dan diselidiki.

Tidak ada lagi batas antara politik Negara dan bisnis pribadi dan keluarga bila pejabat menjadi pengusaha. Kebijakan politik dan kerja sama Negara dengan Negara luar, Negara dan swasta luar, swasta dengan swasta luar, kasus terkait subsidi, juga kasus pembalakan kayu hasil hutan seperti illegal logging serta program pengembangan dan pembangunan berbagai program pisik dan non pisik di Negara ini akan selalu terkait keuntungan dengan pejabat pengusaha, Tugas siapa yang akan menyelidikinya? Apa ganjarannya? Apa dasar hukum penyidikannya?

Mestinya, periode lima tahun kepemimpinan Negara harus dianggap sebagai waktu yang sangat pendek. Dalam waktu yang pendek itu wajarlah jika semua pejabat berhenti untuk menjadi pengusaha demi pelayanan maksimal dan bersih (good and clean governance) dan bakti untuk Negara dan rakyat. Peraturan perundang-undangan pun sudah harus dirancang untuk itu bila Negara ini mau menghapus gelar sebagai salah satu “Negara Terkorup” di dunia.


Categories

%d bloggers like this: