Posted by: todung | 25 August 2008

SEANDAINYA SAYA JADI PRESIDEN RI (AYAT 17)

TINGKATKAN

PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL

DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Anggaran pendidikan dinomor-wahidkan; anggaran 20 % dari anggaran nasional digunakan untuk proses belajar mengajar seperti sumber belajar, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, sarana belajar, dana belajar, program belajar, evaluasi belajar, motivasi belajar, pamong belajar dan hasil belajar. Anggaran pendidikan 20 % tidak termasuk pembangunan sarana gedung seperti pengadaan gedung, jalan dan pengadaan awal air, telepon dan listrik sekolah termasuk penggajian. Pengadaan awal dan renovasi sarana dan prasarana gedung merupakan urusan instansi-instansi lain.

Saya sekolahkan anak bangsa terseleksi ke luar dan di dalam negeri sebanyak-banyaknya, rakyat berpeluang berpendidikan formal dari SD hingga Perguruan Tinggi, pendidikan nonformal bahkan informal dari Buta Huruf/ Buta teknologi hingga Pendidikan Berpenghidupan (life skills) serta Pendidikan Luar Biasa baik tuna hingga jenius; Saya kirimkan para peneliti dan lulusan berkualitas dan berijazah profesi ke seluruh dunia;

Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang No 20 Tahin 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Konvensi Dakkar – Senegal – Afrika tahun 2000 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak medapatkan pendidikan, minimal pendidikan dasar. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu. Dana pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan serta pembangunan prasarana jalan dan bangunan sekolah dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD masing-masing dari sektor pendidikan. Namun pada tahun diundangkan tahun 2003 dana APBN baru dapat mengalokasikan 4,12 %. Sedang untuk tahun 2008 sekitar 12,3 %, dari sektor pendidikan pada APBN. Hingga saat ini pemerintah masih melanggar Undang-Undang yang sudah menjadi kesepakatan nasional, tidak menepati anggaran pendidikan sampai 20 %. Pada hal pendidikan merupakan kereta yang membawa sumber daya manusia.

Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal yang justru lebih banyak mendidik warga masyarakat Indonesia justru tidak mendapat perhatian dan terkesan dilihat sebelah mata dibandingkan dengan Pendidikan Formal.

Indonesia berada pada tahap “praeindustry society”. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian 40 %, sektor industri 13 % sedang sektor jasa dan perdagangan sekitar 19 %, selebihnya berada pada sektor lain. Menurut data BPS tahun 2001, penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah 42 %, berpendidikan SMP dan sederajat 17 %, berpendidikan SMA dan sederajat 30 %, diploma 5 %, Sarjana 6%. Di Indonesia terdapat 37,72 juta usaha dimana 98% diantaranya merupakan usaha mikro. Kondisi seperti ini masih akan bisa ditingkatkan melalui program Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Tinggi jangan terlalu dipaksakan untuk dikelola secara otonomi di daerah sehingga kualitasnya terkadang sebagian tidak terjamin. Pendidikan menengah terlalu dipaksakan dengan sekolah unggulan seolah-olah terakreditasi secara internasional tanpa tujuan yang jelas, cenderung kompetitif dan gaya-gayaan mencari nama.

Penetapan bakat dan minat peserta didik baik pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Non Formal belum menjadi perhatian yang khusus. Sehingga banyak yang sudah menyelesaikan study namun berakhir pada pekerjaan yang di senangi tidak sesuai dengan kelulusan yang diperoleh. Maraknya pelaksanaan KKN atau pencuri uang negara di tubuh Departemen Pendidikan Nasional dari Pusat hingga ke daerah lebih banyak pada pembangunan gedung, pengadaan sarana dan prasarana serta perekrutan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekaligus diangkatnya 15 orang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), namun seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk meningkatkan model pendidikan hingga ke desa-desa setara dan teruji secara internasional. Demikian juga standar kompetensi belum bisa menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tingkatan yang dimiliki, Relevansi pendidikan dengan ketenagakerjaan belum dapat dipastikan sehingga pencipta pengangguran terbanyak justru datang dari lulusan atau drop out pendidikan.

Kehadiran bisnis pendidikan melalui sekolah-sekolah luar dari play group, sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi di Indonesia harus dipertanyakan apakah positif atau negatif bagi rakyat Indonesia umumnya? Atau hanya perlu bagi rakyat kaya? Apakah itu merenggut lebih banyak kekayaan Indonesia pindah ke negara asalnya?

Apakah Indonesia sendiri tidak mampu membangun sekolah yang sama kualitasnya? Apa gunanya ada Menteri khusus untuk pendidikan dengan segala pembantu-pembantunya seperti Dirjen ,Direktorat, Kepala Badan dan Kepala Pusat serta pendukungnya seperti Badan Standar Nasional dan Badan Akreditasi Nasional.

Unggulkanlah semuanya, dengan standar internasional oke, United Kingdom (UK) standardization oke, Commonwealth sertification pun oke, International Competention oke juga. Sekolah, Rumah sakit atau Klinik di pedesaan harus dengan standar Internasional. Untuk itulah anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dialokasikan, tidak termasuk untuk membangun gedung sekolah dan jalan ke gedung sekolah, prasarana sekolah seperti ini merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: