Posted by: todung | 25 August 2008

SEANDAINYA SAYA JADI PRESIDEN RI (AYAT 18)

TEKAN DAN HAPUSKAN

PENGANGGURAN

Saya sangat peduli akan tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk yang tinggi yang harus disebarkan ke seluruh duni dan ke seluruh kawasan aktif di wilayah Indonesia.

Saya membolehkan tenaga kerja bekerja dan memberikan atau menyalurkan beasiswa tugas belajar dan ijin belajar pendidikan formal atau non formal sebanyak mungkin ke luar negeri bahkan di seluruh negara selain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya juga untuk mengurangi beban pengangguran di Indonesia.

Tenaga Kerja harus dengan tenaga yang selektif terdidik, fungsional, ahli dengan pemilikan sertifikat kompetensi. Selain itu secara internal seluruh sektor dapat menampung aktif tidak terselubung tenaga kerja di berbagai sektor di darat dan di laut di seluruh tingkat wilayah, juga harus dengan pendidikan dan sertifikat kompetensi yang relevan. Kegiatan pembangunan di sektor kelautan harus mampu menyedot 20 % tenaga penganggur

Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2000 hingga 2006 sekitar 6,1 -11,9% dari jumlah angkatan kerja kurang lebih 106 juta orang, idealnya hanya 3-4 %. Kenaikan angka pengangguran sangat terkait pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah lapangan kerja baru, kenaikan jumah angkatan kerja baru.

Solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat berupa pelaksanaan program padat karya di pedesaan yang lebih terjamin kontinuitasnya, misalnya program pengawasan dan perbaikan jalan. Dahulu pada jaman awal kemerdekaan, pada setiap jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara ditempatkan seorang atau lebih petugas mandor sekaligus pekerja yang langsung memperbaiki jalan, memangkasnya ilalang, melaporkan keadaan jalan yang rusak berat dan akibat bencana alam. Sehingga jalan senantiasa dapat tertanggulangi dari berbagai gangguan. Sama halnya dengan penjaga rel kereta api, untuk panjang rel tertentu ditempatkan seorang atau lebih petugas mengawasi dan mengatasi kerusakan yang terjadi setiap dilewati oleh kereta api.

Menanggulangi pengangguran dengan program transmigrasi fungsional, bukan hanya memindahkan sekelompok orang namun dipastikan bekerja untuk program tertentu, misalnya kontrak kerja pengolahan tambang batubara, pengolahan ikan hasil laut, pengelolaan tambang emas, bauksit, tembaga, minyak, gas dan lain-lain. Di sekitar penambangan tenaga-tenaga berkualitas dengan selektif ditempatkan dengan menerima berbagai hak berupa perumahan dengan kepemilikan tetap, sehingga bila eksplorasi penambangan selesai maka mereka sudah memiliki rumah serta beranak bercucu bercicit disana.

Program penempatan tenaga kerja di luar negeri juga merupakan solusi penaggulangan pengangguran. Semua tenaga kerja ke luar negeri harus dipersiapkan dengan uji profesi dan kompetensi yang benar, baik untuk jenis kerumahtanggaan di tingkat pembantu, tingkat juru, mau pun tingkat ahli. Pendidikan keterampilan diserahkan lebih khusus kepada Departemen pendidikan yaitu Pendidikan Non Formal yang memiliki akses dengan mitra di dalam negeri dan di luar negeri untuk meningkatkan keterampilan dan penyalurannya diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja yang juga memiliki partner yang memadai di dalam dan di luar negeri sehingga dapat terjamin kualitas pekerjaannya.

Program pengendalian iklim investasi menjadi upaya menanggulangi pengangguran. Perencanaan tenaga kerja di bidang kelautan harus lebih diprioritaskan. Begitu luas laut bahari Indonesia namun hasilnya hanya untuk pencuri ikan dari Taiwan, Cina dan Filipina? Mestinya Indonesia harus menjadi penghasil ikan laut terbesar di dunia. Indonesia harus mengerahkan minimal 20 % tenaga kerjanya masuk dalam ketenagakerjaan di bidang kelautan. Dari hal tenaga kerja untuk penagkapan ikan, pengawetan ikan di tengah laut, pengiriman dan pengapalan, bekerja di pelabuhan besar dan kecil, bekerja di bidang pariwisata laut, bekerja di bidang off nshore minyak dan gas, juga bekerja di bidang pengamanan dan ketertiban di lautan serta pemungutan bea dan cukai kelautan dan banyak hal yang mempekerjakan tenaga kerja di kelautan.

Pembentukan usaha mandiri merupakan upaya sangat strategis dalam menanggulang persoalan pengangguran di Indonesia. Permasalahan usaha seperti ini hanya berkisar antara modal, pemasaran dan tenaga pemdamping, sehingga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mengutamakan pemasaran hasil sejenis ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Mendukung pemasaran yang semakin luas pemerintah memberikan fasilitas dana usaha yang dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya secara bisnis. Hanya masalahnya bahwa pemerintah juga memberi peluang kepada musuh bisnis Usaha Kecil Menegah itu sendiri yaitu bebasnya produk yang sama yang dikeluarkan oleh pabrik dengan produksi massal atau produk sejenis dari luar negeri yang masuk secara bebas di pasaran sehingga tersaingi dan kemudian gulung tikar karena tidak mampu membayar pinjaman dari bank pemerintah lalu kembali menjadi penganggur bermasalah.

Menggeser sektor informal menjadi sektor formal serta pemberdayaan UKM, hal ini juga merupakan upaya beruntun untyuk menanggulangi pengangguran. Pada sektor informal pemasukan pajak dan nilai tambah usaha kecil dibandingkan dengan sektor formal dimana pajak semakin jelas serta nilai tambah juga semakin nyata besar.

Data BPS tahun 2000 menyebutkan bahwa sektor informal menyerap tenaga kerja sebanyak 70.400 juta tenaga kerja dan pada tahun 2003 terserap sebanyak 79 juta orang. Program ini lebih manusiawi barpihak kepada rakyat dan lebih memformulasikan diri masuk dalam data base pemerintah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: