Posted by: todung | 25 August 2008

SEANDAINYA SAYA JADI PRESIDEN RI (AYAT 6)

Ayat 6.

KABINET, DUTA BESAR, DIREKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR DIPILIH YANG AHLI DI BIDANGNYA

Saya memilih kabinet yang ahli di bidangnya. Menteri yang tidak dikenal masyarakat diganti. Saya tidak perbolehkan kabinet sebagai pengusaha; Duta besar Indonesia di negara-negara sahabat saya pilih setara dengan kepala negara di negara itu; Penetapan pejabat di tingkat Direktorat Jenderal dan Direktorat akan saya awasi dengan cermat mengingat merekalah penyelenggara dan pemikir utama pemerintahan Negara.

Campur tangan dan kepentingan partai dan kepentingan bisnis tidak mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan saya, yang bersih dan utuh, memiliki jiwa kesatuan pemerintah, esprit de corps .

Kepopuleran Menteri dan kapasitasnya dalam melakukan tugasnya sangat didambakan oleh rakyat. Pejabat yang hanya mangagungkan partai, mementingkan peningkatan dan kelanggengan jabatan, dan yang takut diganti, harus segera diganti. Waktu satu periode sebenarnya tidaklah cukup untuk dapat melaksanakan program besar seperti di Indonesia ini, sehingga tidak ada hari, tiada jam, tiada menit dan detik yang lepas dalam bekerja selama periode itu, libur pun harus dianggap bekerja.

Kerusakan negara yang sedang membangun seperti Indonesia apabila di antara kabinet atau pejabat eselon di bawahnya juga sebagai pengusaha. Termasuk suami/isteri dan anak-anaknya. Itu yang terjadi pada jaman orde baru dan jaman sekarang. Berapa harta negara yang diputarkan untuk melalui usahanya demi memperoleh keuntungan yang besar?. Pasti kekuasaan dan wibawa yang ada padanya dimanfaatkan untuk memperoleh keajaiban perusahaan yang ditangani langsung mau pun melalui anak-anak perusahaannya dan sanak keluarga serta kroni-kroninya terutama cukong di sampingnya. Bila ada pengusaha yang direkrut menjadi Menteri atau pejabat semestinya ada syarat melepas lebih dahulu pekerjaan sebagai pengusaha.

Apakah menteri dan pejabat negara yang memiliki perusahaan besar tidak terkait dengan bencana dahsyat lumpur Lapindo di sidoarjo Jawa Timur? Mengapa kemudian ulah perusahaan dan penderitaan rakyat Sidoarjo menjadi beban pemerintah dan rakyat? Mana dasar hukumnya?

Menteri haruslah ahli di bidangnya, jangan asal comot atas pengaruh kekuatan dan pemerataan partai, manfaatkan tenaga-tenaga muda, ahli yang sudah teruji kapasitasnya di dalam negeri atau di luar negeri. Fit and proper test (penilaian/uji kemampuan dan kepatutan) yang dilakukan secara ekstra oleh presiden dalam memilih kabinet menjadi kunci utama dalam sukses pelaksanaan negara selama periode kepemimpinannya. Faktor lain ialah kepentingan-kepentingan misalnya kepentingan partai sendiri, kepentingan partai lain, kepentingan daerah, suku dan persatuan bangsa, kepentingan kaum, kepentingan kolega. Semua kepentingan ditempatkan menurut prioritasnya.

Adakah Duta besar Indonesia di negara-negara sahabat yang tidak memiliki jiwa Indonesia, yang menganggap tugas hanya pekerjaan biasa saja? Yang tidak bisa bersuara mengatasnamakan Indonesia di tengah negara tempatnya bekerja? Mengapa tidak pernah ada terdengar atau terlihat umum di media cetak atau media elektronik berita dari kedutaan di negara sahabat? Bila ada permasalahankah hal itu perlu? Duta Besar, Konsul Jenderal, Atase semuanya harus ahli di bidangnya.

Pejabat di tingkat Direktorat Jenderal dan Direktorat-lah yang menentukan pelaksanaan negara ini sukses atau tidak. Dalam memilih Direktur Jenderal dan Direktur mungkin terjadi dominasi partai sebaiknya diserahkan juga kepada Presiden.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: