Posted by: todung | 26 August 2008

SEANDAINYA SAYA JADI PRESIDEN RI (AYAT 24)

BASMI TERORISME,

KEKERASAN DAN PREMANISME

Melalui keutuhan dan persatuan bangsa terorisme, kekerasan dan premanisme akan dapat dibasmi dan dihancurkan bersama dengan masyarakat, aparat keamanan dan badan intelijen;

Dimulai dari bentuk kekerasan seperti oleh kelompok gang, pelaku pencurian, penodongan, pungli, parkir tak resmi, main hakim sendiri dan lainnya diberantas. Terorisme diantisipasi bersama masyarakat dan pencegahan prediksi awal dan lanjutan oleh BIN serta pengamanan dan penangkapan oleh aparat keamanan dan hukum.

Terorisme jangan dilihat dari kepentingan negara lain, namun setiap terorisme yang ada di negeri ini harus dibasmi. Bila melihatnya dari sudut negara lain maka kita akan menjadi takut dan curiga jangan-jangan negara tersebut memelihara terorisme di negara ini demi kepentingannya. Namun kerja sama dengan negara lain membasmi terorisme internasional merupakan suatu keharusan. Terorisme selalu berbasis pada kepentingan untuk membangkitkan perasaan diteror dan membentuk opini baru.

Siapa yang membiayai terorisme ? Selama ini tersiar khabar bahwa terorisme dibiayai bukan dengan penjualan minyak dan gas atau peredaran narkoba tetapi justru dari penjualan anak, dari bayi yang baru lahir atau yang belum lahir hingga anak sekolah dasar, dananya terkumpul dengan rapi tak berbekas hingga tiba pada pengguna juga tanpa jejak. Praktek penjualan anak di Indonesia sangat menggiurkan, karena anak-anaknya banyak didukung oleh kemiskinan yang merata dimana-mana serta harga seorang bayi atau anak juga sangat tinggi. Rasa kasih sayang anak oleh ibu yang mengandungnya pun dan ayah pemilik si jantung hati terpaksa dikorbankan demi uang.

Apa pun alasannya, kepentingan siapa pun di dalamnya, dalih apa pun dasarnya maka terorisme harus dipatahkan. Indonesia sebagai penghasil dan pemilik asset minyak yang besar dan pemilik bayi dan anak yang melimpah harus menjaga jarak dengan manipulasi politik dari tokoh dan negara mana pun di dunia ini, sehingga tidak terkait dengan terorisme dan bermuara pada separatisme.

Kekerasan terjadi karena perbedaan pendapat, masing-masing mempertahankan pendapatnya yang dirasakan benar sehingga bersinggunan meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan. Hal seperti ini sering terjadi pada saat pemilihan misalnya pemilikan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dengan berbasis pada kepentingan politik serta kepentingan tokoh yang berbeda diwujudkan dengan kata-kata yang keras dilanjutkan dengan adu fisik bahkan pembunuhan yang berakibat fatal, menyisakan lembaran-lembaran pahit di antara orang bersaudara dan sekeluarga. Kekerasan dalam keluarga di rumah tangga terjadi karena gejolak kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan dapat menguak kekerasan yang sudah lama terjadi dalam kehidupan bangsa kita, baik kekerasan terhadap anak, terhadap anggota keluarga, terhadap suami dan terhadap isteri. Kekerasan terhadap anak (child abuse) sudah mengarah pada penganyiayaan hingga pembunuhan, percabulan, pelecehan seksual, dan kekerasan seperti itu justru lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal dibandingkan dari orang tak dikenal

Kekerasan karena pengaruh ekonomi yang terpuruk di tingkat keluarga dan masyarakat, mengakibatkan kekerasan antara suami dan istri, anak dengan orang tua tawuran antar desa antar kampung antar lingkungan. Kekerasan karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, penguasaan atas hak orang lain, korupsi, black magic, pelecehan seksual pembunuhan. Pemerintahan yang tidak berwibawa menciptakan kekerasan antara pemerintah dengan masyarakat, terjadi demo atas banyak kebijakan, baik kebijakan menyangkut rakyat mau pun menyangkut kebijakan global misalnya terkait korupsi, pelaksanaan hukum dan keadilan, menuntut pemerintahan yang baik dan bersih, perbaikan nasib petani, nasib nelayan, nasib buruh, nasib pegawai, nasib pedagang, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat non marginal, jalan yang tak terurus, terminal bus yang semrawut, birokrasi yang memberatkan dan lain-lain.

Petugas keamanan kampung harus diawasi, dilatih dan dikendalikan dengan baik. Satu waktu pemerintah memerlukan mereka namun tidak akan memberikan kebebasan untuk melakukan tindak kekerasan mendahului hukum dan main hakim sendiri. Tidak boleh dibiarkan petugas keamanan beralih menjadi Preman(isme), jagoan kampung, jagoan suku yang bertindak bebas melakukan pemalakan, menagih pajak tak resmi, mengumpulkan retribusi tak resmi untuk kepentingan sendiri. Petugas parkir tak resmi serta calo harus dihilangkan. Parkir tak resmi harus diresmikan, sehingga pendapatan parkir masuk dalam anggaran pemasukan pemda. Hampir sepanjang jalan di perkotaan dikuasai oleh petugas tidak resmi untuk menagih retribusi parkir untuk kepentingan sendiri suatu perilaku keji dalam sebuah negara.

Satu-satunya koordinasi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hanyalah kepolisian negara yang berwibawa dan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah di bawah kepolisian negara. Untuk itu sistem kepolisian negara harus ditingkatkan. Demikian juga dengan sistem BIN (Badan Intelijen Negara) harus diperlengkapi sepenuhnya terutama untuk negara luas seperti Indonesia dibutuhkan jumlah dan mutu setara internasional, yang sudah mengetahui lebih dahulu prediksi yang akan terjadi setelah fenomena yang terjadi setempat atau pengaruh luar. Terorisme harus kalah dari BIN yang profesional.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: