Posted by: todung | 26 August 2008

SEANDAINYA SAYA JADI PRESIDEN RI (AYAT 29)

BANGUN PERHUBUNGAN BESAR LINTAS NASIONAL

Saya bangun satu jalan besar lintas nasional di setiap pulau dari ujung ke ujung baik pulau besar maupun kecil, di sepanjang jalan besar ini dibangun jalan rel kereta api; pelabuhan udara perintis dibangun, pelabuhan kapal laut kecil, besar, ferry, pelabuhan air sungai dan danau dibangun, sehingga tidak ada kota dan desa yang terisolasi.

Sistem pembangunan perhubungan darat, laut, air dan udara di tingkat nasional, daerah hingga ke pedesaan harus tersusun dan terbangun secara merata. Pembangunan jalan dan alat transpotasi setelah jalan besar akan dikembangkan oleh pusat, masyarakat dan pemerintah setempat. Asuransi kecelakaan dikembangkan dengan memberikan uang ganti rugi bagi yang kecelakaan terutama bagi anggota asuransi.

Mestinya setiap pejabat yang dilantik, harus lebih dahulu memikirkan membangun jalan baik jalan utama negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan kecamatan dan jalan desa. Program lain merupakan hal nomor dua. Teori Daendels, membangun jalan besar antar lintas pulau di antaranya jalan yang menghubungkan ujung barat dan ujung timur Pulau jawa, Anyer-Panarukan, harus tetap digunakan. Layak kiranya bila jalan bersejarah ini dijadikan demikian sangat lebar dan mulus sebagai penghargaan bagi Tuan Daendels. Teori ini yang harus kita gunakan membangun Indonesia secara keseluruhan dan total

Pada jaman orde baru sudah dicoba membangun jalan antar lintas sumatera, antara Kota Muara Bungo dan Lahat di Provinsi Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan, hasilnya hingga sekarang, setelah 30 tahunan masih bisa dinikmati dengan baik.Dampaknya ialah pembangunan tembus hutan rimba yang mendekatkan masyarakat pada konsentrasi hasil pertanian dan perkebunan.

Sehingga baru dua pulau besar yakni Sumatera dan Jawa yang sudah memiliki jalan tembus dari ujung ke ujung, sedang pulau lain Kalimantan Sulawesi, Papua dan pulau-pulau kecil lainnya masih belum tuntas. Inilah tugas kita selanjutnya yang utama sehingga di jaman moderen seperti ini tidak ada lagi warga masyarakat yang terisolasi dan kesulitan karena tidak ada jalan. Tidak ada hasil produksi pertanian dan perkebunan atau pertambangan masyarakat yang tidak terangkut karena kesulitan memperoleh lancarnya transportasi.

Demikian halnya jalan membelah Kalimantan belum terpikirkan, Jalan membelah Sulawesi sudah pernah dijajagi oleh Ir Sutami namun juga belum tuntas, Di pulau-pulau sedang dan kecil seperti Bali, Flores, NTT, Kupang, Ambon, dan Pulau besar Papua sudah harus dibuat jalan negara membelah di tengah, Juga sangat mungkin membangun jalan penghubung antar pulau seperti Merak-bakauheni, Ujung Jawa-Madura, Ujung Jawa-Bali, serta Bali-Lombok dan lain-lain.

Pembangunan jalan seharusnya tidak ikut berpolitik. Dewasa ini ada kecenderungan bahwa waktu pembangunan jalan di tempat strategis dilakukan pada saat menjelang pemilihan terutama yang nyata menjelang pilgub dan pilkada, terutama bagi gubernur atau bupati atau walikota yang masih ingin terpilih kembali. Lihatlah pada tahun pertama hingga tahun ketiga dan keempat jalan-jalan besar menjelang kota dan dalam kota termasuk terminal dibiarkan rusak dan semrawut, kala banjir tergenang, kala kering berkubang, dibiarkan tidak ada perbaikan, ada pun rehab hanya kecil-kecilan tidak berarti, hujan kecil besok datang, rusak lagi. Apabila gubernur , bupati atau walikota menang lagi pemilihan maka kita lihat pembangunan jalan pada tahun pertama proyek terkonsentrasi di wilayah mana rakyat memenangkannya. Ini namanya jalan politik.

Pembangunan jalan di Indonesia seperti tidak memiliki persyaratan. Kita perhatikan jalan di kota-kota negara tetangga jelas terlihat bahwa setiap jalan harus dibangun lebih tinggi sedikit di tengah, mungkin agar air hujan selalu terbuang ke saluran got di sebelah kiri dan kanan. Tidak ada genangan air di sepanjang jalan terutama jalan beraspal yang rentan pada air. Syarat lain bahwa setiap jalan harus jelas saluran got yang berfungsi, tidak asal ada, dan selalu mengalir hingga ke muara.

Berbeda dengan di Indonesia, bisa saja jalan dibangun tanpa jelas terkait dengan saluran got tempat penampungan air hujan atau air banjir. Maklumlah pekerjaan proyek. Anehnya pemerintah tidak merasa apa-apa bila air hujan dan air lain mengalir bukan dalam got tetapi diatas jalan yang ada. Jadi masalah banjir utama sebenarnya ialah tidak berfungsinya saluran got terutama di perkotaan. Tidak apa-apa juga bila warga menutup got dengan beton di atasnya, dan lebih tak berperikekotaan lagi warga menutup got dengan tanah lalu membangun tambahan rumah atau garasi mobil di atas got. Seharusnya dalam struktur organisasi Pembangunan jalan Provinsi atau Kabupaten dan Kota dibentuk Kepala Dinas Got (Eselon II) yang bertanggung jawab atas mengalir tidaknya air dalam setiap saluran got, mengingat urgennya. Sekarang ini jalan berfungsi ganda, selain jalan juga sebagai saluran air.

Hal lain yang merusak jalan umum ialah terbangunnya polisi-polisi tidur secara tak terkendali oleh kepentingan-kepentingan pribadi, atau penghuni sepanjang jalan tanpa pengawasan. Pemerintah tidak bisa berkata apa-apa karena rumah oknum pemerintah dan wakil rakyat serta penguasa setempat ada di sepanjang jalan itu. Sebenarnya, jika masalahnya ialah gangguan yang dilakukan oleh deru kendaraan kencang yang melaju di atas jalan itu sepanjang hari, mengapa menghalangi umum dengan merusak jalan dengan membangun polisi tidur, mengapa tidak membangun pos jaga untuk meredam perilaku ugal-ugalan di jalan? Mestinya ada aturan dan sanksi dalam pembangunan polisi tidur.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: